TRIBUNNEWS.COM -  Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dalam  sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki.

Hal itu disampaikan ketika memberi sambutan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Selasa (19/4/2022).

Oleh karena itu, menurut LaNyalla, Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa ini mutlak dan wajib dikembalikan. 

"Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere," kata LaNyalla.

Sebagai Ketua DPD RI, lanjut LaNyalla, dirinya sudah keliling ke 34 Provinsi dan 300 lebih Kabupaten/Kota. Persoalan mereka sama, yaitu masih lebarnya gap atau kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dirasakan masih jauh dari keadilan sosial.

Kegelisahan stakeholder di daerah, menurutnya, sangat wajar. Apalagi Sumber Daya Alam itu ada di hadapan mereka. Tetapi tidak jarang, mereka harus tergusur dan menjadi penonton ketika perusahaan-perusahaan besar mulai menguras Sumber Daya Alam tersebut. 

"Kesimpulan saya persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Karena persoalan ini adalah persoalan fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan negara. Yaitu persoalan yang ada di HULU, bukan di HILIR," papar dia.

"Persoalan ini juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif. Karena memang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut oleh negara ini," sambungnya. 

Dijelaskan LaNyalla, pola pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut bangsa ini, terutama sejak Amandemen Konstitusi 1999 hingga 2002 semakin menjauh dari amanat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. "Negara tidak lagi berpihak kepada pemilik kedaulatan hakiki, yaitu rakyat. Negara ini justru memperkaya segelintir orang," ucapnya.

Faktanya hasil penelitian Lembaga internasional OXFAM mengatakan harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002, jumlah milyuner di Indonesia meningkat 20 kali lipat. Sementara ratusan juta penduduk Indonesia tetap berada dalam kemiskinan. 

Padahal bangsa ini mendapat anugerah dan rahmat dari Allah SWT, dengan limpahan kekayaan Sumber Daya Alam. Mulai dari Sumber Daya Tambang Mineral hingga Minyak dan Gas. Bahkan kekayaan biodiversitas hutan, pertanian, perkebunan, perikanan serta kelautan. 

"Mengapa ini terjadi? Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih bangsa ini dalam mengelolanya," papar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.

Sebenarnya, ditegaskan LaNyalla, orientasi perekonomian bangsa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2 dan 3 sudah sangat jelas. Bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

"Tetapi hari ini kita menyaksikan konsepsi pengelolaan Sumber Daya Alam dijalankan dengan pola pemberian hak konsesi Tambang dan Lahan Hutan kepada swasta dan asing. Negara hanya mendapat uang Royalti dan Bea Pajak Ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri," katanya lagi.

Lanjut LaNyalla, dalam catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah sebesar 2.299 triliun rupiah. Jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa membayar lunas seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun.

Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai 950 triliun rupiah, maka jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa gratiskan biaya Pendidikan dan memberi gaji Guru Honorer yang layak. "Itu baru dari dua komoditi, Batubara dan Sawit. Belum puluhan yang lain," tegasnya.

Sementara itu Indonesia merupakan produsen Tembaga ke-9 terbesar di dunia. Urutan pertama produsen Nikel terbesar di dunia. Urutan ke-13 produsen Bauksit di dunia. Urutan ke-2 produksi Timah di dunia. Urutan ke-6 produksi Emas di dunia. Urutan ke-16 produksi Perak di dunia. Urutan ke-11 produksi Gas Alam di dunia. Urutan ke-4 produsen Batubara di dunia. Urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO Sawit. Urutan ke-8 penghasil kertas di dunia. Urutan ke-22 penghasil minyak di dunia. Urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya. 
 
"Tapi berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari Sektor Mineral dan Batubara. Dari tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, dana yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor itu setiap tahunnya tidak pernah mencapai 50 Triliun Rupiah," tukas dia.

Itu adalah angka yang disumbang dari sumber daya alam Mineral dan Batubara, sudah termasuk Emas, Perak, Nikel, Tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi Batubara saja, secara nasional mencapai angka 2.299 triliun rupiah.

"Jadi kembali kepada kita. Mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya Oligarki. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan," bebernya.

Saat ini, menurut LaNyalla, tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh Oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran. Atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.

"Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, kita akan terus menerus dalam kondisi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan utang luar negeri. Lalu rakyat disuap dengan BLT-BLT. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan," tuturnya.

Hadir dalam Musrenbang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta Wakil Gubernur, Emil Dardak, Anggota DPD RI Asal Jawa Timur, Adilla Azis dan Ahmad Nawardi, jajaran Forkopimda Jatim, Pejabat Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan peserta Musrenbang.(*)