Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada hari Selasa (19/07/2016), Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua Korinbang Agus Hermanto, Wakil Ketua Korkesra Fahri Hamzah, Wakil Ketua Korpolkam Fadli Zon, dan Ketua Komisi IX Dede Yusuf, serta anggota Komisi IX John Kenedy Azis, menerima Delegasi Keluarga Pasien Korban Vaksin Palsu RS. Harapan Bunda dan RS. Mutiara Bunda, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Setelah mendengarkan pernyataan sikap dari aliansi orang tua korban vaksin palsu, maka DPR akan segera dan langsung akan bertindak, meski sebelumnya telah melakukan langkah-langkah terutama oleh Komisi IX dibawah pimpinan Pak Dede Yusuf. Yang pasti kita harus mendorong pemerintah, karena masalah ini sudah sangat krusial dan sangat genting,” ujar Ade Komarudin.
Seharusnya, lanjut dia, Rumah Sakit baik negara maupun swasta di perintahkan untuk membuat krisis center, itu yang penting dahulu untuk dilakukan secara organisasi.
Dan secara nasional harus dipimpin langsung oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam hal itu, untuk bagaimana mengatasi masalah ini terlebih dahulu sebelum masalah-masalah yang lainnya.
“Masalah vaksin palsu ini setelah diteliti oleh kami, ternyata terkait dengan pihak-pihak lain. Yang kita tahu kita harus berurusan dengan BPOM, kemudian terkait dengan tata niaga vaksin, yang ujung-ujungnya terkait juga dengan BUMN yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin. Kita harus tahu dahulu akar masalahnya dimana, kita sekarang berikan kesempatan kepada Komisi IX untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komisi IX. Dan bila memang diperlukan Komisi IX membuat Panja, dan jika masih dirasa belum cukup juga, bila perlu kita buat Tim Pengawasan DPR karena ini menyangkut lintas Komisi,” tegas pria yang akrab di sapa Akom tersebut.
Menurutnya, kalau Panja Komisi IX pasti terkait dengan urusan kesehatan, namun karena sudah menyangkut BUMN dan badan usaha milik negara dan lain-lain, maka DPR juga akan melibatkan Komisi yang lain.
“Kita juga ingin agar Kepolisian RI segera menindaklanjuti hal ini, dan menindak tegas siapa sebenarnya biang kerok dari pengadaan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional ini. Harus dilakukan langkah-langkah serius, karena menyangkut generasi penerus bangsa, dan menyangkut anak-anak dan cucu-cucu kita, serta menyangkut masa depan negara. Jadi jangan dianggap sebagai masalah yang sangat pribadi, ini soal kualitas masa depan bangsa” ucapnya. (Pemberitaan DPR RI)