Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kunjungan itu dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari pihak Pemerintah Daerah Sulut dan Bagian Perpustakaan dan Arsip Daerah terkait bidang perpustakaan.
Anggota Komisi X DPR, sekaligus Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR, Bambang Sutrisno mengatakan perpustakaan menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan karakter bangsa, melalui kebiasaan membaca.
"Pembangunan karakter bangsa melalui kebiasaan membaca, menemukan relevansinya untuk menjadi benteng terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang dihantam oleh arus ideologi global melalui ragam bentuknya," kata Bambang, saat memberikan sambutan saat pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), dan perpustakaan komunitas, di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Jumat (26/08/2016).
Politisi F-PG itu menambahkan, tradisi membaca dengan sendirinya akan melahirkan kecerdasan dan sensitivitas terhadap fenomena global dan nasional, sehingga tidak mudah dihantam oleh kolonialisme dan imperialisme baru dengan segala bentuknya.
"Namun jika tradisi membaca sangat rendah, maka yang terjadi adalah sebaliknya," imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Dalam kesempatan ini, Sekprov Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perpustakaan masih minim.
Jumlah staf perpusda dinilai masih minim untuk memenuhi kebutuhan. Diketahui, staf perpusda dari PNS sebanyak 70 orang, dan pegawai kontrak sebanyak 30 orang.
"Sarana prasarana kami juga masih minim. Koleksi buku kami juga sangat terbatas. Sehingga kami berharap ada penambahan koleksi buku," harap Lukman. Ia juga berharap, anggaran untuk perpustakaan juga dapat ditingkatkan.
Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi X DPR Isma Yatun (F-PDI Perjuangan/dapil Lampung), Marlinda Irwanti (F-PG/dapil Jateng), Sri Meliyana (F-Gerindra/dapil Sumsel), dan Sy. Anas Thahir (F-PPP), dapil Jatim). (Pemberitaan DPR RI)