Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluh kesan Presiden Joko Widodo tentang masalah dwelling time di beberapa pelabuhan di tanah air, ditanggapi Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena melalui kehadiran Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Sebagaimana diketahui, dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu petikemas (kontainer) dibongkar dan diangkat (unloading ) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
Proses dwelling time di pelabuhan terbagi atas tiga tahap, yaitu :pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance.
Demikian dikatakan Michael usai memimpin pertemuan Tim Komisi V DPR dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Balai Besar Jalan Nasional, Basarnas, BMKG hingga stakeholder bidang kepelabuhanan, diPelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, baru-baru ini.
“Kami mendapat penjelasan, sebelumnya dwelling time sekitar lima hari lebih, tapi kini sudah menurun menjadi 4,9 hari. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi cukup 3 hari. Sama dengan apa yang dilakukan di Tanjung Priuk dan pelabuhan lainnya. Pelabuhan ini menjadi sorotan karena pelabuhan ini bongkar muat untuk ekspor dan impor,” jelas Michael.
Politisi F-PD itu juga menilai, perkembangan terkait dwelling time di Tanjung Perak ini, baik dari sisi Kementerian Perhubungan maupun Pelindo III sudah sesuai keinginan Pemerintah.
Namun di satu sisi Michael mencatat, perlu koordinasi dari 18 kementerian yang terlibat dalam dwelling time.
Apalagi adanya 118 peraturan yang melingkupi hal ini, semakin membutuhkan koordinasi yang baik.
“Bagaimana bisa mengintegrasikan satu kementerian dengan kementerian yang lain, dua saja sudah sulit apalagi jika ada 18 kementerian,” kritik Michael.
Politisi asal dapil Papua Barat itu menekankan, jika bongkar muat bisa dikurangi rasanya juga menguntungkan terhadap konsumen sebagai pemakai barang-barang. Karena tidak dibebankan biaya lamanya kontainer di pelabuhan.
“Jika kita bisa mengurangi dwelling time ini, obsesi kita untuk berkompetisi di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) itu menjadi hal yang baik bagi sebuah perkembangan perekonomian sebuah negara,” tutup Michael.
Sebelumnya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya,Chandra Irawan mengatakan, di Terminal Petikemas Surabaya, sekarang ada Satgas untuk mengurangi dwelling time.
Chandra juga menambahkan, saat ini untuk dwelling time di Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya masih berada di angka 4,9 hari. “Ditargetkan seminggu ini, dwelling time ada penurunan signifikan," imbuh Chandra.
Kunjungan kerja spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR, Sudjadi dan Sadarestuwati dari F-PDI Perjuangan, Gatot Sudjito (F-PG), Nizar Zuhro (F-Gerindra). Kemudian Bahrum Daido (F-PD), Hanna Gayatri dari F-PAN, Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB), Sigit Sosiantomo (F-PKS), dan Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem). (Pemberitaan DPR RI)