TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Acara Diskusi dan Audiensi Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon yang menjadi pembicara.
Pada acara tersebut Fadli menjelaskan tentang tanggung jawab para politisi dalam memberikan nilai pendidikan politik yang luhur serta membumikan demokrasi yang substansial.
Dia menjelaskan bahwa, idealnya politik adalah wadah yang beradab dan damai untuk mendapatkan kekuasaan.
Setelah kekuasaan didapat maka power yang diperoleh digunakan untuk semaksimal mungkin menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.
"Kalau kita melihat politik adalah wadah yang beradab yang damai untuk memperebutkan pengaruh kekuasaan dan diatur melalui konstitusi," ujar Fadli di Oprational Room, Gedung Nusantara DPR, Selasa (11/10/2016).
Dia mengatakan, karena banyak politisi yang menyimpang dari tujuan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan kata politik berkonotasi buruk.
Menurutnya kaum akademis harus bisa membedakan antara perilaku menyimpang para politisi dengan politik yang bebas nilai.
"Banyak yang beranggapan politik itu kotor dan politisi juga kotor. Ini yang menjadikan orang sinis dengan politik, tetapi pada ujungnya pasti membutuhkan politik," ujar Fadli.
Pernyataan tersebut sangat beralasan karena orang yang tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik, secara tidak langsung akan kehilangan haknya.
Segala macam biaya hidup, dari harga pangan dari yang paling kecil seperti kacang, sampai dengan kebutuhan papan, harga rumah semuanya ditentukan melalui proses politik.
Seorang pemimpin dipilih melalui proses politik, jika yang terpilih adalah pemimpin yang tak memiliki kemampuan mengelola negara maka konsekuensinya kesejahteraan masyarakat terabaikan.
"Semua aturan diputuskan lewat proses politik. Bahkan politik bisa mengubah keadaan melalui satu lembar kertas," tandas Fadli.
Dia mengharapkan para pembelajar ilmu politik dapat berkontribusi bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Karena jika dinamika politik dimasuki orang yang tidak mengerti nilai luhur politik dan tidak memiliki kemampuan dalam memimpin, akibatnya adalah kerusakan negara.
Oleh sebab itu, para kaum akademis seperti mahasiswa berkewajiban juga dalam memberikan penyadaran politik.
"Kita juga harus memberikan satu penyadaran, karena segala kebijakan ditentukan melalui proses politik, tapi jangan kelamaan tidak sadarnya," ujar Fadli. (Pemberitaan DPR RI)