Baca tanpa iklan
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, di akhir masa bakti periode 2014-2019, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak hanya meninggalkan legacy berupa pembangunan fisik, seperti infrastruktur saja. Tetapi, juga bertekad meninggalkan legacy pembangunan sumber daya manusia yang tangguh sebagai titik pijak Indonesia melompat lebih tinggi.
“Kerjasama pemerintah dengan DPR RI, walaupun ada dinamika, tapi tetap terjalin baik. Di periode awal 2014 sampai 2015 fokus melakukan penguatan pondasi kebangsaan, dilanjutkan percepatan pembangunan di tahun 2016, dan pemerataan pembangunan di 2017. Untuk 2018 sampai 2019, DPR RI dan pemerintah sepakat membangun sumber daya manusia,” ujar Bamsoet saat melantik Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalimantan Selatan periode 2019-2024, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Walikota Banjarbaru sekaligus Ketua Depidar SOKSI Kalimantan Selatan Nadjmi Adhani, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Heri Purnama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini memaparkan, pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk melengkapi pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan dari Sabang sampai Merauke. Ada tiga sektor utama yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang anggaran telah menaikan anggaran ketiga sektor tersebut. Didalamnya ada peran 51 anggota SOKSI dari 91 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.
“Anggaran sektor pendidikan dinaikan dari Rp 444,1 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 492,5 triliun di APBN 2019. Sektor kesehatan dari Rp 111 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 123,1 triliun di APBN 2019, dan sektor perlindungan sosial dari Rp 161,5 triliun di APBN 2018 menjadi Rp 200,8 triliun di APBN 2019,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke berbagai pos kementerian dan lembaga tersebut harus diawasi bersama. DPR RI tak bisa sendirian dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan. Butuh partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti SOKSI.
Lebih jauh Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, SOKSI tak hanya bisa berperan mengawasai jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Pengurus SOKSI yang berada di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi, seperti di Kalimantan Selatan, juga bisa menjadi mitra kerja aktif pemerintah daerah setempat.
"Otonomi daerah memberikan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Dukungan dan partisipasi organisasi masyarakat seperti SOKSI akan membuat proses check and balances semakin menguat. Sehingga, mudah untuk mewujudkan good and clean governance," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat Kalimantan Selatan punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tak hanya melalui tambang, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi dan nikel. Namun juga ada keanekaragaman seni serta budaya, didukung eksotisme alam yang luar biasa.
"Semuanya bisa semakin dikembangkan jika didukung sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesional dan produktif. Disinilah peran dan kontribusi SOKSI dibutuhkan," tutur Bamsoet.
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya yang berada di angkatan kerja, Wakil Ketua Umum KADIN ini mendukung langkah Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat seribu Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, seperti di pondok pesantren maupun komunitas lainnya. SOKSI Kalimantan Selatan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa bersinergi memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan ketrampilan angkatan kerja di Kalimantan Selatan.
"Program ini sebagai pengejawantahan dari amanat konstitusi UUD 1945 yang menjamin hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan," urai Bamsoet.
Tak hanya fokus kepada masalah ketenagakerjaan, Dewan Pakar KAHMI ini tak hentinya mengingatkan bahwa tahun ini bangsa Indonesia sedang mengalami ujian yang luar biasa. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata hampir menguras energi semua pihak.
"Jangan sampai berbagai capaian yang telah kita torehkan sebagai bangsa yang beradab menjadi luluh lantah akibat kampanye politik yang saling menjatuhkah. Sikut sana sini hanya demi ambisi kekuasaan. Ini tidak boleh terjadi," pungkas Bamsoet. (*)