Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu RI dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020 serta persiapan Pilkada Serentak 2020.
Dalam kesempatan itu, Hugua Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya mengenai persiapan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
Ia berpendapat bahwa KPU dan Bawaslu perlu menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan Pilkada Serentak yang sampai saat ini realisasinya belum maksimal.
Baca: Rapat dengan Komisi III DPR, KPK-BNN-PPATK Minta Tambahan Anggaran
"Selain itu, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan, karena ini berpengaruh pada kualitas demokrasi kita," ungkap Hugua dalam rilisan pers yang diterima Tribunnews, Kamis (23/6/2020).
Jika penyelenggaraan Pilkada Serentak tidak berkualitas, pun menurutnya pemilihan umum hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga.
Baca: KPU Fokus Saja pada Pilkada 2020, Tak Usah Sibuk Urus Pemunduran Pilkada Serentak 2024
"Dan jika pemimpin tidak berkualitas akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga, antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan," sambungnya.
Hugua yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini memaksa kita untuk mengerti ranah digital sehingga perlu KPU memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital, dalam hal ini e-voting.
"Kalau perlu diadakan dulu survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024," katanya.
Baca: Mendagri Sebut Penanganan Covid-19 yang Dinilai Gagal Bisa Jadi Serangan Petahana di Pilkada 2020
Terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Hugua menyarankan agar pendekatan dan lobi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas di RDP.
"Karena penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di RDP," tutupnya. (*)