TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon mengatakan, banyak masyarakat yang mulai paham tentang energi baru terbarukan (EBT) yang mengharuskan PLN untuk membuat mekanisme yang jelas terhadap penggunaan besaran kapasitas bagi industri dan perumahan. 

Menurutnya, mekanisme ini dibuat agar PLN dapat terus memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk industri dan perumahan. 

“Jadi yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu untuk memasang jangan melebihi dari kapasitas yang diharuskan. Dengan demikian, produksi dari PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga itu sendiri,” ungkap Doni, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (25/5/2023). 

Hal itu diungkapkan Doni Maryadi usai melakukan pertemuan dengan Direksi dan Jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat (Jabar), di Bandung, Kamis. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut: Adian Napitupulu, Mercy Chriesty Barends (F-PDIP), Ridwan Hisjam (F-PG), Arkanata Akram (F-Nasdem), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Hendrik Sitompul (F-Demokrat), Mulyanto (F-PKS), Andi Yuliani Paris dan Asman Abnur (F-PAN). 

“Untuk sekarang, (mekanisme) ini harus cepat dijalankan agar di dalam greed juga listrik bisa menjadi listrik bersih dan keberadaan tenaga listrik EBT di masyarakat semakin banyak,” tambah Doni. 

Doni menjelaskan, selama ini aturan ekspor impor terhadap EBT belum memiliki kejelasan. Menurutnya, meski PLN memiliki concern terhadap ekspor impor EBT, tetapi sampai dengan hari ini, PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri. 

“PLN memang ada concern buat ekspor impor. Jadi, hasil dari PLTS ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN dan itu nanti akan masuk dalam perhitungan PLN. Dari situ tidak akan berjalan dengan baik, karena pada hari ini PLN tidak mungkin memproduksi baterai sendiri,” ujarnya. 

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2035-2060, Indonesia sudah harus facing out dari batu bara. 

“Oleh karena itu, diharapkan secara perlahan Indonesia dapat mentransfer dari energi fosil ke EBT,” jelasnya. 

Terkait dengan kinerja PT PLN (Persero) UID Jawa Barat (Jabar) berdasarkan penjelasannya terhadap rasio elektrifikasi Jabar, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio cukup jauh, yaitu sekitar 99,99. 

Maka dari itu, ia mengatakan, hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi dan perlu untuk dicari tahu apakah disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada, mengingat di Sukabumi juga memiliki pembangkit. 

Namun, secara keseluruhan kinerja PLN UID Jawa Barat dinilai cukup bagus, hanya saja mereka perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik.

"Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibuat suatu aturan yang jelas. Hal ini karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu," tutupnya.