TRIBUNNEWS.COM - Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul). Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan.

“Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, saya mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini,” kata Puan, Kamis (2/5/2024).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun berharap agar peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dijadikan hanya sebagai seremoni semata. Puan mengingatkan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara sehingga setiap unsur dari pendidikan perlu terus mendapat perhatian.

“Termasuk dalam hal kualitas pendidikan sebagai modal bagi Indonesia menciptakan SDM yang akan berkontribusi membangun bangsa seperti cita-cita luhur Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” tuturnya.

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup kompleks. Oleh karenanya, Pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Baca juga: Puan Maharani Kembali akan Menjabat Ketua DPR RI Periode 2024-2029

Puan menilai salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Seperti diketahui, kebanyakan sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga ada kesenjangan kualitas pendidikan.

“Menjadi tugas Pemerintah untuk memastikan semua anak di Indonesia memperoleh kualitas pendidikan yang sama, yang di dalamnya juga menyangkut mengenai sarana prasarana serta infrastruktur pendukung pendidikan,” ungkap Puan.

Infrastruktur pendukung pendidikan sendiri masih banyak diperlukan, khususnya di daerah 3T karena tidak sedikit anak yang masih kesulitan mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga dinilai menjadi tantangan di dunia pendidikan.

“Kita tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul pada akhirnya terpinggirkan dan tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini,” sebut Puan.

Puan lalu menyinggung soal kurikulum merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan demi menciptakan SDM unggul.

“Transformasi tidak cukup hanya sampai pada sekolah gratis maupun penguatan dalam kurikulum saja, tapi juga harus didukung dengan aspek-aspek pendidikan lainnya. Termasuk dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah terpencil,” ujarnya.

Baca juga: Puan Buka Suara Soal Isu Revisi UU MD3: Pemenang Pemilu Legislatif Berhak Jadi Ketua DPR

Puan juga menyoroti mengenai beban biaya pendidikan yang tinggi, sebab tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang akhirnya terpaksa putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu mendukung pembelian buku, seragam, biaya transportasi, dan biaya-biaya sekolah lainnya. Belum lagi beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang kurang efektif.

“Saya sering sekali mendengar banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk sekolah negeri akibat kendala-kendala teknis peraturan,” terang Puan.

“Ada juga yang terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya besar lalu berhenti di tengah jalan karena kesulitan biaya. Tak sedikit pula anak yang lulus sekolah tidak bisa mendapat ijazah karena ada tunggakan pembayaran. Masalah seperti ini harus jadi perhatian Pemerintah,” sambung mantan Menko PMK tersebut.

Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Ia menilai bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu pun harus dibarengi dengan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan.

“Bagaimana ekosistem pendidikan itu dapat memastikan anak-anak yang tidak mendapat kesempatan masuk ke sekolah negeri dapat tetap bersekolah dengan biaya terjangkau dan kualitas yang sama baiknya,” papar Puan.

Selain soal kualitas pendidikan, Puan menyinggung tentang pentingnya anak mendapat sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Hal ini mengingat banyaknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

“Banyaknya kasus kekerasan di sekolah, termasuk bullying anak menunjukkan ada fungsi pendidikan yang masih harus dievaluasi. Anak-anak harus merdeka untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan sekolah yang mendukung pada pengembangan karakter,” tegas Puan.

Cucu Bung Karno itu kembali mendorong Pemerintah agar memasukkan lagi pelajaran ilmu budi pekerti dan ilmu etika dalam di sekolah demi memutus kekerasan dan aksi bullying. Puan juga mendukung pengoptimalan peran guru BK di sekolah yang memiliki kemampuan ilmu psikologi untuk pendampingan bagi siswa.

“Di tengah tantangan zaman kemajuan teknologi, ilmu budi pekerti dapat menjadi pedoman bagi pembentukan karakter anak-anak kita. Karena seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia dapat berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi) dan beradab. Itu juga menjadi maksud dan tujuan pendidikan,” urainya.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah untuk menambah dukungan bagi pendidikan vokasi agar para lulusan SMK memiliki kesempatan yang sama baiknya untuk memperoleh pekerjaan. Apalagi saat ini banyak muncul pekerjaan informal yang membutuhkan skill di luar akademik.

“Pastikan siswa pendidikan vokasi tetap dapat berdaya saing sekalipun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bisa melalui program-program pelatihan di berbagai bidang, maupun pendampingan di fase transisi pasca-sekolah,” kata Puan.

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa terciptanya generasi unggul tidak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Untuk itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.

“Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 1 juta. DPR menantikan komitmen Pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan pencetak generasi unggul bangsa,” tukas Puan.

Pada momen Hardiknas 2024 ini, Puan pun mendorong semua guru agar terus mengembangkan keterampilan. Tak hanya dari sisi pengajaran, tapi juga pendekatan kepada para siswa.

“Karena pembelajaran di era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dan perkembangan yang menuntut kontribusi dan kompentensi lebih dari para guru,” ujarnya.

Puan menyadari banyaknya tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia memerlukan kerja sama semua elemen bangsa. DPR disebutnya berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal program-program pendidikan demi pembangunan bangsa.

Maka sesuai tema Hardiknas 2024 yakni ‘Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar’, Puan mengajak semua kalangan termasuk masyarakat untuk bergandeng tangan mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia. Dukung pula kemajuan ekosistem pendidikan agar anak-anak bisa sekolah dengan rasa aman dan menyenangkan,” tutup Puan.

Baca juga: DPR Belum Sahkan Revisi UU Desa, Begini Penjelasan Puan Maharani