Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) hingga saat ini belum menerima kepastian terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Usulan ini sempat mencuat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Lima Asosiasi Minta Pemerintahan Prabowo Kaji Usulan Kementerian Haji
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan pembentukan kementerian baru tersebut.
"Saya kira kita masih menunggu ya, bentuknya akan seperti apa dan apakah masih di dalam tubuh organisasi Kementerian Agama langsung seperti saat ini, ada Ditjen PHU," ujar Hilman pada Media Gathering di Pos Bloc, Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Menurut Hilman, hingga saat ini masih belum ada konsep yang jelas mengenai lembaga yang akan menangani pelaksanaan haji dan umrah.
Baca juga: ‘Sepanjang Sejarah Haji Selalu Terkait Politik’
Selain kementerian, Hilman mengatakan bentuk pihak yang akan menangani pelaksanaan haji dan umrah bisa dalam bentuk badan.
"Jadi kita masih belum mendapatkan konsep yang clear, ya memang terdengar ada juga yang membuatnya menjadi badan, badan penyelenggaraan haji dan umrah, tapi kemudian kita masih diskusi posisinya dengan Kementerian Agama seperti apa, struktur kebawahnya bagaimana, itu harus matang betul," jelas Hilman.
Terkait pelaksaan haji hingga tingkatan bawah, menurut Hilman, perlu dirumuskan secara jelas.
"Kalau badan kira-kira aksesnya bagaimana, jemaah yang ada di pelosok-pelosok dan lain-lain. Nah ini yang kita matangkan," kata Hilman.
Baca juga: Kemenag Serahkan Asuransi Extra Cover untuk Ahli Waris Jemaah yang Meninggal di Lingkup Penerbangan
Meski begitu, Hilman mengatakan keputusan mengenai lembaga atau kementerian yang akan menangani haji akan menunggu keputusan dari Prabowo Subianto.
"Itulah kita juga akan nanti seperti apa, mudah-mudahan saya kira semuanya berujung pada upaya optimalisasi layanan kepada jemaah," pungkasnya.
Usul mengenai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya disampaikan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).