Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI H. Firman M. Nur, menilai pembentukan kementerian ini bakal membuat pemerintah memiliki lembaga yang fokus mengurusi haji dan umrah.

“AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Prabowo Subianto ini betul-betul bisa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah,” kata Firman melalui keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Pembentukan Kementerian Haji Umrah dan Wakaf menjadi salah satu solusi yang diajukan untuk mengatasi kompleksitas tersebut.

Dengan adanya Kementerian Haji Umrah dan Wakaf, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah akan menjadi prioritas utama.

Standar pelayanan yang lebih tinggi dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Kementerian Haji Umrah dan Wakaf akan memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak dan kepentingan jemaah.

"Kami mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Haji Umrah dan Wakaf," ujar Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Muhammad Mufti Mubarok.

Dengan adanya kementerian khusus, proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran akan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Pemilihan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Haji Umrah dan Wakaf merupakan hal yang krusial.

Pemimpin Kementerian Haji Umrah dan Wakaf harus memiliki pemahaman mendalam tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik sebagai petugas haji, penyelenggara umrah, atau pihak terkait lainnya.

Sosok Anggito Abimanyu dianggap mampu mengepalai kementerian ini.

Anggito pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dinilai relevan untuk memimpin Kementerian Haji Umrah dan Wakaf.

Sejak 1 Agustus 2022, Anggito Abimanyu menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

Sebelumnya, pria yang lahir pada 19 Februari 1963 itu menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal.