Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BP Haji) akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Kepala BP Haji, Irfan Yusuf, mengatakan revisi UU Haji dan Umrah terkait penanganan penyelenggaraan haji yang bakal dilaksanakan pihaknya mulai tahun 2026.
Kementerian Agama terakhir kali menangani penyelenggaraan haji pada tahun 2025.
"Kita menyiapkan diri untuk 2026 termasuk juga kita koordinasi dengan teman-teman DPR untuk revisi undang-undang haji tahun nomor 8 tahun 2019, dimana tugas haji masih di Kemenag," ujar Irfan di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Baca juga: Pemerintah dan DPR Bakal Bertemu Pekan Depan, Ada Sinyal Biaya Haji 2025 Bakal Turun
Selain hal itu, Irfan mengatakan revisi UU Haji dan Umrah akan membahas antisipasi kebijakan haji Pemerintah Arab Saudi.
Dia mengatakan Pemerintah Arab Saudi bakal melakukan banyak perubahan kebijakan haji.
"InsyaAllah dengan revisi akan ada perubahan sekaligus untuk mengantisipasi perubahan kebijakan di pemerintah Saudi, di mana mereka banyak sekali perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Sehingga harus kita persiapkan untuk menghadapinya," kata Irfan.
BP Haji, menurut Irfan, telah menyiapkan sejumlah pejabat untuk menghadapi penyelenggaraan haji tahun 2026.
Saat ini, Gus Irfan mengatakan pihaknya siap membantu Kemenag menyelenggarakan haji tahun 2025.
"Harapan kami dengan semakin lengkapnya tim dari Badan Penyelenggara Haji ini kita akan melangkah tahun 2025 ini nanti dengan lebih mantap, lebih jelas arah kita sebagai amanat dari Perpres 154, kita mendukung proses perjalanan haji tahun 2025," tutur Irfan.
Baca juga: Hore! Biaya Haji Tahun 2025 Turun, Bisa di Bawah Rp93 Juta, Bagaimana Pelayanan untuk Jemaah?
"Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara perjalanan haji tahun 2026," tambahnya.
Irfan mengatakan BP Haji siap menyelenggarakan dan menyediakan haji dengan aman dan nyaman sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Mudah-mudahan ke depannya akan semakin lancar, semakin baik sesuai dengan tugas dari Presiden Prabowo, kita diminta menyediakan haji dengan aman, dengan nyaman dan penuh tanggung jawab," pungkasnya.
Sebelumnya, BP Haji melantik sejumlah pejabat eselon II hingga IV.
Pelantikan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (30/12/2024).