Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) melaporkan pasukan keamanan Myanmar berada di balik upaya penghapusan etnis Rohingya. Sehingga konflik yang terjadi di Myanmar telah memakan korban dalam jumlah besar dari etnis Rohingya dan sekitar 80.000 orang telah mengungsi.
Menanggapi laporan tersebut dan masukan dari berbagai LSM dan Ormas, Wakil Ketua Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa DPR akan segera mengirim delegasi resmi ke Myanmar untuk melakukan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Myanmar membahas konflik disana agar tidak melebar menjadi isu SARA yang lebih luas.
“Saya sudah sampaikan usulan ke pimpinan Komisi I dan Ketua BKSAP untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna pascareses. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak Pemerintahnya menghentikan konflik disana," kata Almuzzammil di Jakarta, Senin(30/7/2012).
Muzzammil mendesak Presiden SBY agar segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN karena dalam piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat dibawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
“Kami meminta agar Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain," katanya.
Terpenting, kata Muzzammil, anggota negara ASEAN harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada.
“Selain itu, pengungsi Muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di dibawah koordinasi ASEAN," tutup Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.