News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Dubes Nadjib Serukan Setiap Pihak Bantu Berantas Perdagangan Manusia

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kasus human trafficking atau perdagangan manusia di Jawa Barat masih tinggi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, menyerukan agar penyeludupan manusia dari Indonesia ke Australia dihentikan.

Menurut Nadjib sudah tak terhitung banyaknya nyawa yang melayang akibat perdagangan manusia.

"Beberapa waktu lalu, 1200 orang tenggelam di lautan antara Indonesia dan Australia. diantaranya adalah WNI yang masih di bawah umur," ujarnya seperti dikutip dari situs Kemlu, Rabu (23/10/2013).

Hal itu dikatakan Nadjib ketika berbicara dalam Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN): Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan manusia Ke Australia, di Ruang Senat Rektorat Universitas Hasanuddin, Selasa kemarin.

"Ini harus segera dihentikan, dan semua pihak harus ambil andil," katanya.

Menurut data otoritas Australia, pada tahun 2010 sebanyak 126 kapal mengangkut 362 ABK ilegal tertangkap di Australia, pada tahun 2013, hingga bulan ini angkanya meningkat tajam menjadi 299 kapal dengan 617 ABK ilegal.

Tragisnya, lanjut Duta Besar, dari sekian banyak ABK yang tertangkap, sejumlah besar adalah WNI korban penyelundupan manusia yang masih berada di bawah umur."Mereka adalah anak-anak kita yang harus kita selamatkan", tuturnya.

Untuk itu, menurutnya perlu adanya langkah konkrit untuk mencegah kejahatan ini, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Merupakan kewajiban seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran para otak penyelundupan manusia tersebut," katanya.

Sebagai salah satu kontribusi nyata pada penanggulangan permasalahan penyelundupan manusia, KBRI Canberra bersama dengan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI menggandeng Universitas Hasanuddin untuk meneliti dan mencari akar permasalahan ini.

Dubes Nadjib mengharapkan, ke depan, dapat terbentuk suatu tim terpadu yang nantinya dapat menangani masalah penyelundupan ini secara komprehensif sembari membantu memberikan penyuluhan bahaya penyelundupan manusia yang semakin marak kepada masyarakat awam.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini