Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Demonstran anti-pemerintah, Kamis (19/12/2013) siang kembali melancarkan aksinya, menuntut Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra mundur dari jabatannya.
Sekitar 2.500 orang berbaris di sepanjang jalan utama kota Bangkok, mengusung spanduk bertuliskan, "Kami anti-korupsi dan tidak ada pemilu sebelum reformasi".
Sejumlah demonstran anti-pemerintah lainnya diperkirakan akan bergabung dengan mereka dalam waktu yang singkat.
Sebelumnya militer Thailand mengumumkan mendukung langkah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2 Februari 2014.
Pemilu berada di ujung kegagalan setelah kelompok demonstran anti-pemerintah mengancam akan memboikot penyelangaraan Pemilu itu.
"Pemilu pasti akan diselenggarakan di bawah pemerintahan demokratis sebagaimana dijadwalkan 2 Februari 2014. Militer secara ketat wajib melakukan tugasnya, serta menghormati dan mengikuti aturan hukum," ujar Komandan Angkatan Darat, Jenderal Thanasak Patimapakorn. Militer berharap bahwa Pemilu mendatang akan berlangsung adil dan bersih.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Thanasak menyatakan keprihatinannya atas langkah demonstran yang akan memboikot Pemilu. Namun ia meyakini bahwa mayoritas masyarakat Thailand akan menyampaikan suara mereka ke TPS.