Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Survei terbaru United Nation Office on Drug and Crime (UNODC), badan PBB tentang narkoba dan kejahatan, tentang opium di Myanmar dan Laos, mengatakan kemiskinan dan konflik merupakan pendorong utama penanaman poppy.
Poppy adalah tanaman yang menghasilkan opium.
Tanaman opium di negara tersebut adalah yang terbesar kedua di dunia, setelah Afganistan.
Berdasarkan survey UNODC, 90 persen produksi opium di Asia Tenggara berpusat di Myanmar. Terutama di negara bagian Shan, Myanmar Utara.
Berdasarkan survey itu, dikatakan, jumlah opium yang diproduksi di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir umumnya stabil.
Jeremy Douglas, wakil UNODC untuk Asia Tenggara, menjelaskan hal itu dikarenakan persoalan klasik, yakni ekonomi.
"Alasannya jelas-jelas karena ekonomi. Melalui survei sosial ekonomi kami mendapati dua hal.
Pertama, pertanian poppy merupakan sumber pendapatan yang lebih tinggi. Dan kedua karena persoalan kemiskinan. Keduanya merupakan alasan utama.
Karena miskin, mereka tidak mampu hidup secara layak dan menanggung keluarga.
Dan karena itulah mereka menaman poppy untuk dijadikan opium," kata Douglas.
Di Laos, laporan itu menunjukkan daerah-daerah yang pertanian poppy sebagian besar terdapat di Provinsi Phongsali sebelah utara, luasnya kira-kira kurang dari 6.000 hektar.
Opium produksi Myanmar dan Laos totalnya kira-kira 25 persen dari produksi global, sementara mayoritas opium di dunia diproduksi oleh Afghanistan.
Di Myanmar, negara bagian Shan di Myanmar utara mengalami peningkatan produksi 14 persen, walaupun terjadi pertempuran antara pasukan etnis Shan dan tentara Myanmar.
Douglas mengatakan konflik selama lima tahun terakhir ini telah menyebabkan produksi opium menjadi dua kali lipat di beberapa daerah.
Douglas menambahkan, pemerintahan mendatang, di bawah Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, sudah mempelajari cara-cara mengatasi isu perdagangan opium dan heroin.
Bulan September, Aung San Suu Kyi berkunjung ke negara bagian Shan dan mengatakan penyusunan kebijakan narkoba akan merupakan prioritas pemerintahnya.
Tapi kesulitannya tetap ada, terutama karena instansi-instansi penting pemerintah yang mengawasi kebijakan obat-obatan terlarang di Myanmar masih dikuasai oleh militer yang kuat di negara itu.
Pasar regional perdagangan opium dan heroin, yang sebagian besar memenuhi permintaan dari China dan Hong Kong, bernilai kira-kira 20 miliar dolar.
Douglas mengatakan walaupun PBB dan negara-negara donor berusaha mengembangkan sumber pendapatan alternatif bagi para petani opium, tantangan perdagangan narkoba regional baru telah bermunculan, terutama jenis stimulan methamphetamine dan obat-obatan sintetis lainnya. (VOA Indonesia)