Baca tanpa iklan
Beberapa mahasiswa yang saya temui di kantin universitas enggan untuk berbicara dan ada yang tidak mau memberi tahu namanya. Namun begitu saya mengangkat isu Rohingya, mereka memberi respons.
"Masalah itu dilihat dari luar sebagai masalah agama. Tapi bukan. Kekerasan adalah tindakan terorisme. Komunitas internasional mendapat informasi yang salah tentang situtasi di negara bagian Rakhine," kata seorang mahasiswi.
"Dari luar negeri, Anda pikir Anda benar, tapi dari sisi kami, kami benar."
Pandangan yang sama diungkapkan oleh kedua temannya.
- Siapakah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan?
- Cegah Muslim Rohingya pulang, Myanmar 'tanam ranjau darat'
- Bangladesh batasi gerak pengungsi Rohingya
Beberapa hari kemudian, saya menghadiri peringatan 10 tahun unjuk rasa prodemokrasi tahun 2007, ketika ribuan biksu Buddha turun bergabung dengan pengunjuk rasa sehingga belakangan dikenal dengan istilah Revolusi Saffron, merujuk pada warna jubah para biksu.
Gambar para biksu yang turun ke jalan menghadapi junta militer menyebar ke seluruh dunia.
Peringatan 10 tahun unjuk rasa berlangsung di dalam sebuah biara di Yangon selatan, dengan spanduk-sapnduk yang mengingatkan betapa pentingnya aksi tersebut. Para biksu Buddha, pegiat prodemokrasi, dan sarikat buruh yang turun dalam protes 2007 lalu berdatangan ke biara.
Karena banyak yang merupakan tahanan politik -setelah mendukung hak asasi dan demokrasi- maka saya berharap akan mendengar pandangan yang berbeda terkait masalah Rohingya.
Shwe Toontay Sayar Taw adalah salah seorang biksu yang berperan penting dalam Revolusi Saffron dan saya bertanya kepadanya bahwa dalam demokrasi yang masih muda, bukankah Myanmar bertanggung jawab untuk memperlakukan semua komunitas -termasuk Rohingya- secara adil?
"Dalam demokrasi semuanya setara," katanya dan langsung menambahkan, "namun tidak untuk teroris.
"Jika menempuh terorisme, semua orang di dunia harus bersatu untuk menghancurkan terorisme. Kalau tidak mereka akan menghancurkan generasi kita."
Tidak diragukan bahwa isu umat Islam Rohingya ini meningkatkan dukungan dari kalangan mayoritas di Myanmar kepada Aung San Suu Kyi, yang mendapat kecaman internasional karena dituduh berdiam diri atas masalah tersebut
Beberapa pawai berlangsung di depan Balai Kota Yangon untuk menyatakan dukungan kepada Suu Kyi, yang secara praktis merupakan pemimpin Myanmar walau resminya menjabat Konselor Negara.
Sementara pejabat PBB menggambarkan kekerasan atas umat Islam Rohingya sebagai 'pembersihan etnis', tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Myanmar.