Baca tanpa iklan
"(Pengakuan) ini, tidak lebih dan tidak kurang, adalah sebuah pengakuan atas realitas. Hal ini juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ini hal yang harus dilakukan," kata dalam pidato khusus itu.
Bagaimana dunia bereaksi atas keputusan yang merupakan perwujudan dari janji kampanye Trump ini?
Palestina
Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa keputusan tersebut berarti Amerika Serikat 'mencabut perannya sebagai mediator perdamaian' setelah selama satu dasawarsa mensponsori proses perdamaian Israel-Palestina.
"Langkah-langkah yang menyedihkan dan tidak dapat diterima ini merupakan hal yang secara sengaja melemahkan semua upaya perdamaian," katanya dalam pidato televisi yang telah direkam sebelumnya.
Dia menegaskan bahwa Yerusalem adalah 'ibukota abadi negara Palestina.'
Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, kelompok Palestina yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan: "Rakyat Palestina kami di mana pun tidak akan membiarkan persekongkolan ini berlalu, dan pilihan mereka terbuka untuk membela tanah dan tempat-tempat suci mereka."
Seorang juru bicara kelompok tersebut mengatakan bahwa keputusan tersebut akan "membuka gerbang neraka bagi kepentingan AS di wilayah ini".
Israel
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pengumuman Presiden itu Trump adalah sebuah 'monumen bersejarah.'
Dia menyebut hal itu merupakan keputusan yang 'berani dan adil.'
Disebutkannya, pidato tersebut merupakan "langkah penting menuju perdamaian, karena tidak akan ada perdamaian yang tidak mencakup Yerusalem sebagai ibu kota Negara Israel".
Dia mengatakan bahwa kota tersebut telah "menjadi ibu kota Israel selama hampir 70 tahun".
Menteri Pendidikan Naftali Bennett juga memuji keputusan tersebut, dengan mengatakan, "Amerika Serikat telah menambahkan batu bata lain ke dinding Yerusalem, ke dasar negara Yahudi," dan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak Trump.
Dunia Muslim
Di Turki, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan, keputusan tersebut "tidak bertanggung jawab".
Dalam cuitannya di Twitter ia menulis bahwa "keputusan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB terkait."