Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,SWISS-Bertempat di kantor Yayasan Kofi Annan (Kofi Annan Foundation) di Jenewa, Swiss, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bertemu Kofi Annan, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1997 hingga 2006.
Annan kini memimpin lembaga yang didedikasikan atas namanya. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Fadli Zon menyampaikan sejumlah hal terkait isu pengungsi Rohingya dan menanyakan tindak lanjut dari laporan yang pernah dihasilkan oleh Advisory Commission of Rakhine State yang diketuai Annan.
Kofi Annan menceritakan hasil dari laporan yang pernah diberikan kepada Pemerintah Myanmar kepada Fadli Zon.
Laporan Kofi Annan terkait krisis Rohingya diawali pada September 2016. Saat itu, Aung San Suu Kyi yang menjabat sebagai State Counsellor meminta Kofi Annan Foundation dan Office of the State Counsellor untuk mendirikan sebuah Advisory Commission on Rakhine State (Komisi Penasihat Rakhine).
Sejak itu, Advisory Commission of Rakhine State diketuai oleh Kofi Annan dan diberikan mandat untuk menyusun upaya-upaya konstruktif dalam menangani permasalahan Rohingya.
Tim bekerja selama 12 bulan. Pada 23 Agustus 2017, Advisory Commission of Rakhine State menyelesaikan laporannya, ke dalam sebuah proposal yang berjudul “Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine”.
Kofi Annan menekankan, proposal tersebut mengandung tiga aspek dasar yang dibutuhkan dalam menghadirkan perdamaian di Rohingya; determination, perseverance and trust.
Annan kemudian menegaskan di dalam proposal tersebut juga memberikan 4 rekomendasi utama dalam hal protection of rights, freedom of movement, enhanced economic and social development, and the edification of Rakhine’s cultural heritage.
Masukan-masukan tersebut diterima dengan baik dan diakui oleh Pemerintah Myanmar.
Kofi Annan juga menceritakan pengalamanya selama terlibat dalam investigasi di Rohingya.
Kofi Annan mengungkap sejumlah problem mendasar yang dialami penduduk Rohingya. Pertama adalah problem kemiskinan.
Negara Rohignya memiliki tingkat kemiskinan yang sangat kronis. Ini terjadi di semua lapisan masyarakat.Tingkat kemiskinannya mencapai 78%, hampir dua kali lipat tingkat nasional 37,54%.
Kondisinya semakin diperparah dengan buruknya pelayanan sosial dan akses penduduk terhadap pekerjaan.
Problem berikutnya menurut Kofi Annan, adalah krisis hak asasi manusia. Hampir seluruh penduduk Rohingya stateless. Tidak memiliki status kewarganegaraan.