Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Profesor Universitas Keio, Yuichi Shimizu mengungkapkan Kekaisaran Jepang tidak akan hilang di Negeri Sakura karena tidak ada alasan apa pun yang bisa menghilangkannya.
"Sistem kekaisaran Jepang akan ada selamanya dan tak akan ada perubahan apapun," kata Prof Yuichi Shimizu kepada Tribunnews.com di Foreign Press Center, Senin (22/10/2018).
Menurutnya perhatian anak muda Jepang saat ini cukup tinggi terhadap Kaisar.
"Tetapi memang partisipasi ke dalam pemilu sangat rendah, itulah masalah besar Jepang. Namun kekaisaran akan tetap ada seterusnya tidak akan hilang," kata dia.
Baca: Mengintip Kehidupan PSK Waria di Bali, Melani Pernah Berpenghasilan hingga Rp 15 Juta Per Bulan
Partisipasi pemuda Jepang memang rendah, tetapi kegiatan terkait politik dan hubungan dengan sesama mahasiswa dalam dan luar negeri cukup baik.
"Mereka punya banyak kegiatan di masyarakat dan saya selalu perhatikan. Mereka juga berusaha mendidik politik kepada adik-adiknya sehingga perhatian kepada politik sebenarnya tinggi. Tetapi di pemilu saja tampaknya rendah sekali partisipasi mereka ikut pemilu. Benar itu masalah besar sebenarnya," kata Yuichi Shimizu.
Oleh karena itu Shimizu dalam menyambut reformasi Meiji, Selasa (23/10/2018) besok melihat pentingnya pemerintah lebih menggairahkan suasana partisipasi anak muda ke dalam pemilu.
"Itulah sebabnya usia partisipasi diturunkan ke usia 18 tahun sudah bisa ikut pemilu, supaya anak muda semakin tertarik akan politik dan mau ikut pemilu Jepang di masa depan," tambahnya.
Baca: 4 Santri Tak Langsung Turun Panggung Usai Menjawab Kuis Jokowi, Ternyata Minta Foto Bareng
Ditambahkan Yuichi Shimizu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bukanlah salah satu reformer dalam suasana restorasi Meiji ini.
"PM Abe bukan reformer. Dia hanya berusaha memperbaiki kehidupan rakyat Jepang saja dengan caranya sendiri lalu disosialisasikan ke masyarakatnya," ungkap dia.
Di Jepang menurutnya memang agak aneh. Kalau negara lain biasanya menekankan pembentukan legislator dan memperkuatnya lalu membuat pemerintahan dan memperkuatnya.
"Tapi Jepang terbalik, malah membentuk dan memperkuat dulu pemerintahnya barulah legislatornya," ujar dia.