Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Pesawat militer China yang berulang kali melintasi wilayah udara Korea Selatan (Korsel) membuat resah pihak Korsel.
Otoritas Korsel menyatakan, pesawat China diduga Shaanxi Y-9 dan pesawat pengintai melintasi zona udara Korsel tanpa izin pada Senin pekan lalu (26/11/2018).
Baca: Korsel Kuasai The 4th Indonesia Soft Tennis Championships 2018
Dilaporkan SCMP Rabu (5/12/2018), pesawat itu memasuki Karang Socotra di Laut Jepang pukul 11.00 waktu setempat dan zona indetifikasi pertahanan Jepang 40 menit kemudian.
Pesawat itu kembali masuk wilayah udara Korsel dekat Pohang pukul 12.43 dan berbelok Zona Ekonomi Eksklusif yang memisahkan daratan utama dengan Pulau Ulleung.
SCMP memberitakan, pesawat yang akhirnya meninggalkan wilayah Korsel pukul 15.53 itu mengambil rute yang tidak lazim.
Sebab, zona pertahanan udara adalah wilayah yang tak dilindungi hukum internasional. Jadi, sebuah pesawat harus memberi tahu negara bersangkutan sebelum masuk.
Seoul memutuskan memanggil atase militer China di sana, Du Nongyo, ke kementerian pertahanan guna menyampaikan kekhawatiran mereka.
Angkatan Udara Korsel menyatakan, jumlah pesawat yang melintasi wilayah pertahanan udara mereka mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun.
Pada 2016, jumlah pesawat China yang dilaporkan masuk 60 unit. Kemudian menjadi 70 pada 2017, dan meningkat hingga 110 berdasarkan data September 2018.
"Militer benar-benar memberikan perhatian penuh atas insiden ini," kata seorang perwira menengah Korsel yang tak disebutkan namanya itu.
Analis menyatakan, keberadaan pesawat pengintai Beijing itu merupakan bentuk respon mereka atas meningkatnya aktivitas Amerika Serikat ( AS) di sana.
Mengirim pesawat militer ke seluruh kawasan menjadi sinyal bahwa China mengawasi dan bisa bertindak untuk melindungi kepentingan mereka di kawasan.
Profesor tamu di Universitas Nasional Pusan Ryo Hinata-Yamaguchi berkata, perilaku China adalah bagian dari strategi mereka mengembangkan pengaruh di Indo-Pasifik.
"Perundingan antara AS dengan Korea Utara (Korut) terkait denuklirisasi yang bisa saja kolaps tentu masuk ke dalam perhitungan mereka," ujarnya.