News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sambut Kongres ke-39, PPI Jepang Kumpulkan Narasumber Beri Masukan untuk Pemerintah Indonesia

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Prof Akihisa Matsuno Dekan Osaka School of International Public Policy (dua dari kiri) dan Prof. Yuri Sato Executive Vice President IDE-JETRO(batik kedua dari kanan) dalam simposium ASSIGN 2019. Hadir pula Theodorus Alvin Sekjen PPI Jepang (paling kiri), , Mohammad Syaban Ketua PPI Jepang (tengah), dan Muhammad Lutfi, Duta Besar Indonesia untuk Jepang 2010-2013 (paling kanan).

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pelajar Indonesia di Jepang berusaha merumuskan Rekomendasi Strategi bagi Percepatan Pembangunan di Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (3T) di Indonesia dengan mengumpulkan para Indonesianis (ahli peneliti Indonesia) dan narasumber melalui simposium ilmiah kedua Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegian in Japan (ASSIGN), Minggu (30/6/2019).

"Pelajar Indonesia di Jepang terasa seolah mendapat previlege tersendiri keberadaannya di Jepang. Oleh karena itu belajar dari keadaan Jepang yang lebih maju dari Indonesia, kita juga akan berusaha memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia melalui perspektif mahasiswa indonesia yang ada di Jepang serta kajian para ahli orang Jepang," ungkap Syaban Mohammad, Ketua PPI Jepang 2018/2019, pelajar Universitas Kobe program magister bidang manajemen bencana kepada Tribunnews.com.

"Sehingga perspektif tersebut dapat disampaikan pada Kongres PPI ke-39 September mendatang, kemudian akan kita rumuskan berikan kepada pemerintah Indonesia semoga dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah kita," ujar dia.

Simposium ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi bagi pembangunan di Indonesia dari pemikiran mahasiswa Indonesia di Jepang yang melibatkan Indonesianis asal Jepang, diaspora Indonesia yang berkarir di negeri Sakura dan perwakilan Pemerintah RI dari beberapa instansi.

Kajian PPI Jepang menemukan setidaknya tiga aspek yang mesti dibenahi oleh Pemerintah RI untuk mempercepat pembangunan di daerah 3T, yakni kesehatan dan pendidikan, penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta reformasi kebijakan ekonomi dan publik.

"Kajian internal PPI Jepang yang didukung oleh studi kepustakaan penelitian-penelitian terkait dengan isu pemerataan pembangunan di Jepang dan Indonesia, menemukan setidaknya tiga aspek ini menjadi bottle neck bagi usaha percepatan pembangunan di daerah 3T," kata dia.

"Dari temuan tersebut, lantas kami melakukan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali sesuai dengan temuan tersebut dengan mengundang narasumber dari calon mahasiswa doktoral, akademisi alumni universitas Jepang, Pemerintah RI melalui Kemendesa, dan Indonesianis asal Kyoto University dan sejauh ini kami sudah mengantongi temuan lanjutan yang akan dibahas melalui ASSIGN,” tambahnya.

Baca: Kopda Lucky Prasetyo Dianiaya Hingga Meregang Nyawa, Berikut Tampang 4 Pria Kekar Terduga Pelaku

Pemerintah Joko Widodo melalui Perpres nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal dan menargetkan pada tahun 2019 dapat meningkatkan status 80 kabupaten menjadi daerah maju.

Tujuan ini sejalan dengan fokus program kerja PPI Jepang, yakni memberikan kontribusi intelektual untuk pembangunan Indonesia.

Dari penyelenggaraan acara ini akan memberikan rekomendasi yang komprehensif berdasarkan pengalaman akademik belajar di Jepang, sebuah negara yang sudah sukses melakukan pemerataan kesejahteraan dalam waktu relatif singkat setelah porak poranda akibat Perang Dunia II.

"Otonomi daerah berperan penting untuk memicu berinovasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah di Jepang, selain itu produksi pengetahuan harus diturnkan kepada daerah melalui perguruan tinggi dan lembaga penelitian," jelas terang Prof Akihisa Matsuno, Dekan Osaka School of International Public Policy ketika menjelaskan tentang keberhasilan Jepang dalam melakukan pemerataan kejahteraan dalam Bahasa Indonesia yang lancar.

Prof Akihisa Matsuno Dekan Osaka School of International Public Policy (dua dari kiri) dan Prof. Yuri Sato Executive Vice President IDE-JETRO(batik kedua dari kanan) dalam simposium ASSIGN 2019. Hadir pula Theodorus Alvin Sekjen PPI Jepang (paling kiri), , Mohammad Syaban Ketua PPI Jepang (tengah), dan Muhammad Lutfi, Duta Besar Indonesia untuk Jepang 2010-2013 (paling kanan). (Istimewa)

Hasil tiga rangkaian FGD yang telah dilakukan PPI Jepang semenjak 2018, menemukan pada aspek kesehatan dan pendidikan bahwa ibu memiliki peran krusial dalam menyediakan kebutuhan gizi dasar serta meningkatkan motivasi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

Pada aspek penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, studi PPI Jepang menemukan transfer teknologi terkait dengan industri agraris penting dilakukan untuk mendukung kebijakan isu ketahanan pangan di daerah.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini