Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang melalui Menteri Luar Negeri Taro Kono, Kamis (22/8/2019) menyatakan protes atas keputusan sepihak Korea Selatan yang memutuskan kesepakatan kerja sama (informasi) militer (keamanan) dua negara (Jepang-Korea Selaran) yang dinamakan GSOMIA (General Security of Military Information Agreement).
"Pada tanggal 23 November 2016, kedua pemerintah Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian antara pemerintah Jepang dan Republik Korea mengenai perlindungan informasi militer rahasia untuk tujuan memastikan perlindungan informasi militer rahasia yang dipertukarkan antara kedua negara. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada hari yang sama," ungkap Menteri Taro Kono.
Perjanjian tersebut menurutnya telah diperpanjang secara otomatis setiap tahun sejak akhir tahun 2016 sebagai pengakuan atas penguatan kerja sama dan kerja sama antara Jepang dan Korea di bidang keamanan dan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas regional.
Baca: Tiga Alasan Mengapa Bukit Soeharto di Kaltim Dicoret dari Daftar Kandidat Calon Ibu Kota RI
Baca: PON 202 Papua Akan Kembali Digodok di Tingkat Kementerian dan Presiden
Baca: Ada Pejabat Minta 500 Tiket Konser VIP Westlife?Promotor: Banyak Orang Tak Dikenal di Balik Panggung
Meskipun demikian, fakta bahwa pemerintah Korea telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini sangat disesalkan, karena harus dikatakan bahwa lingkungan keamanan di kawasan saat ini benar-benar telah terjadi salah paham.
"Dalam pengumuman tersebut, pemerintah Korea telah mengaitkan keputusan penghentian perjanjian oleh pemerintah Korea dan tinjauan baru-baru ini tentang operasi manajemen ekspor oleh Jepang dalam konteks keamanan. Klaim Korea tidak diterima sama sekali. Dan oleh karena itu kami menyatakan protes keras terhadap pemerintah Korea," kata Menteri Taro Kono.
Hubungan Jepang-Korea, termasuk keputusan ini, saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit karena serangkaian gerakan yang sangat negatif dan tidak rasional dari pihak Korea Selatan.
"Berdasarkan posisi yang konsisten, kami akan terus menuntut tanggapan bijak dari pihak Korea," harap Taro Kono.