Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Natuna.
Orang nomor satu di Indonesia itu mendarat di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Natuna pukul 09.10 WIB.
Dalam kunjungan Jokowi itu, ia menegaskan kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar lagi.
Ia juga kembali menegaskan, Natuna merupakan teritorial Indonesia.
"Kita punya kabupeten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (8/1/2020).
"Penduduk kita di sini ada 81 ribu. Tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de Jure, Natuna adalah Indonesia," tegas Jokowi.
Di Natuna, selain meninjau jajar kapal, rencananya Jokowi juga bertemu dengan ratusan nelayan.
Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, setelah itu, rangkaian kegiatan lain menunggu Jokowi.
Ia akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakya.
Pendapat Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI)
Terkait konflik di Laut Natuna ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana angkat bicara.
Pengamat menyebut, apa yang dilakukan China satu di antara tujuannya menguji bagaimana respons para pejabat baru di Indonesia.
Diwartakan Tribunnews, terutama, para pejabat strategis di kementerian.
Pejabat baru di Indonesia antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.