Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, RIYADH - Pemerintah Arab Saudi sedang mempertimbangkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dengan membatasi kuota untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.
Diketahui, total kasus Covid-19 di negara tersebut tembus pada angka 100 ribu.
Biasanya setiap tahun, sekitar 2,5 juta jemaah mengunjungi tempat suci umat Islam di Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah Haji.
Data resmi menunjukkan ibadah Haji dan Umrah sedikitnya menghasilkan sekitar 12 miliar dolar AS tiap tahunnya bagi pendapatan kerajaan.
Baca: Sebaran Virus Corona di Indonesia Selasa (9/6/2020): Ada 232 Kasus Baru di DKI, 220 di Jawa Timur
Pada Maret lalu, Arab Saudi meminta umat muslim untuk menunda rencana ibadah haji dan menangguhkan ibadah umrah sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Dua sumber Reuters yang akrab dengan otoritas setempat, mengatakan Arab Saudi sedang mempertimbangkan kemungkinkan akan mengizinkan "hanya jumlah simbolis" untuk ibadah Haji tahun ini.
Meskipun tetap harus ada pembatasan termasuk larangan usia jemaah dan pemeriksaan kesehatan tambahan.
Baca: Jadi Jubir Tim Komunikasi Gugus Tugas Covid-19, Ini Profil Dokter Cantik Reisa Broto Asmoro
"Dengan prosedur yang ketat, otoritas Arab Saudi mempertimbangkan untuk hanya mengizinkan hingga 20 persen dari kuota reguler jamaah haji masing-masing negara," kata seorang sumber kepada Reuters.
Namun, beberapa pejabat lain masih bersikukh untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, yang akan dimulai pada akhir Juli mendatang, menurut tiga sumber Reuters.
Juru Bicara Kantor Kementerian Pelayanan Haji dan Umrah tidak berkomentar tentang hal itu, ketika ditanyakan Reuters.
Membatasi atau membatalkan ibadah Haji akan menekan keuangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang terkena dampak terjunnya harga minyak dan pandemi Covid-19.
Baca: Ombudsman DKI: Kebijakan Ganjil Genap Sepeda Motor Terlalu Dipaksakan
Analis memprediksi kontraksi ekonomi terparah tahun ini akan terjadi di Arab Saudi.
Kerajaan Arab Saudi juga menghentikan penerbangan penumpang internasional pada bulan Maret lalu.
Sejak Jumat lalu, pemerintah Arab Saudi juga kembali memberlakukan jam malam di Jeddah, setelah terjadi lonjakan infeksi Covid-19 di kota tersebut.
Pada 2019, tercatat 19 juta jemaah umrah dan 2,6 juta jemaah haji.
Sebuah rencana reformasi ekonomi dari putra mahkota Mohammed bin Salman bertujuan untuk meningkatkan kapasitas umrah dan haji menjadi 30 juta jemaah setiap tahunnya dan menghasilkan 50 miliar Riyal (13,32 miliar dolar AS) pada 2030.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Pakistan dilaporkan masih mendapatkan kuota haji sebesar 20 persen.
Seperti dilansir dari saluran televisi lokal Pakistan, Khybernews, Senin (1/6/2020), Pakistan sudah menghubungi otoritas Arab Saudi terkait dengan kuota haji tahun ini di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Agama Pakistan Noorul Haq Qadri mengatakan otoritas Arab Saudi telah menyampaikan rekomendasinya terkait dengan pelaksanaan ibadah Haji tahun ini kepada Raja Salman.
Menurut dia, rekomendasi pemberangkatan jemaah Haji tahun ini dengan skala terbatas sedang dalam tahap pertimbangan.
"Otoritas Saudi tengah mempertimbangkan pemberangkatan jemaah haji dari Pakistan sebesar 20 persen," kata Qadri.
Hingga saat ini belum ada keputusan final dari pihak Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini.(Reuters)