Namun para penasihatnya, termasuk Chairman Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, menentang presiden mengaktifkan UU Pemberontakan 1807.
Esper, seorang lulusan West Point dan pernah menjadi perwira Angkatan Darat, melihat bahwa mengaktifkan UU itu tidak akan berguna.
Saat berancang-ancang memecat Esper, Trump sempat berkonsultasi dengan Kepala Staf Gedung Putih, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, hingga Senator Tom Cotton.
Dalam pandangan mereka, mendepak Esper memberikan kerugian ganda bagi dia.
Di antaranya dia tidak punya banyak waktu mencari kandidat ideal untuk mengisi posisinya. Kemudian, pemecatan tersebut bisa membuat Pentagon berada dalam keadaan kekosongan pimpinan jelang Pilpres AS November mendatang.
Trump beli polisi
Gerakan mendorong pembubaran departemen kepolisian mengemuka setelah pembunuhan warga kulit hitam, George Floyd di Minneapolis.
Gelombang aksi unjuk rasa warga di hampir seluruh wilayah AS menyuarakan pembubaran Kepolisian.
Bahkan Dewan Kota Minneapolis akan mendorong pembubaran institusi kepolisian.
Dalam aksi unjuk rasa Minggu (7/6/2020), Presiden Dewan Kota Minneapolis, Lisa Bender bersama delapan anggota lainnya menegaskan komitmen untuk membubarkan kepolisian di kota itu.
"Kami berkomitmen untuk membubarkan dan untuk membentuk kembali dengan masyarakat kita, sebuah model baru untuk keselamatan publik yang benar-benar menjaga masyarakat kita aman," ujar Presiden Dewan Kota Minneapolis, Lisa Bender mengatakan kepada CNN.
Hal senada juga disampaikan anggota Dewan Alondra Cano melalui kicauannya di Twitter, seperti dilansir AFP, Senin (8/6/2020).
Dia menjelaskan, Dewan Kota Minneapolis memiliki hak veto mayoritas atas upaya memperbaiki sistem kepolisian.
Namun Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump membela institusi kepolisian dan menolak untuk membubarkannya, maupun memangkas anggaran untuk institusi tersebut.