Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Selama beberapa dekade, China diakui sebagai satu di antara negara di dunia yang mengatur hukum hak-hak kaum minoritas.
Seperti misalnya ada kuota bagi warga etnis Uighur dan etnis minoritas lain agar bisa masuk perguruan tinggi, dan kuota pekerjaan di instansi pemerintah.
Kemudian adanya kelonggaran kontrol kelahiran sejak dihapuskannya kebijakan 'satu anak' pada 28 Oktober 2015, di mana seluruh warga China dapat memiliki hingga 2 anak.
Namun, hal ini berbeda praktiknya di lapangan, menurut investigasi Associated Press, kebijakan 'kontrol kelahiran' cenderung berat sebelah.
China pernah memasuki era anti-natalis, saat pihak berwenang China dilaporkan sering mendorong penggunaan alat kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi pada orang-orang China Han, sebagai etnis mayoritas, dan memberi izin bagi minoritas untuk memiliki dua hingga tiga anak.
Kebijakan ini hadir atas nama pembangunan ekonomi China yang saat itu begitu padat penduduknya.
Namun, semua berubah di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping.
Di bawah pemimpin China yang oleh AP disebut 'paling otoriter' dalam beberapa dasawarsa terakhir, kebijakan anti-natalis ini mengalami perubahan.
Baca: Pengakuan Gulnar Omirzakh, Warga Muslim Uighur Korban Pemaksaan Aborsi Otoritas China
Pada 2014, setelah kunjungannya ke wilayah Xinjiang, Xi meminta para pejabat tinggi menerapkan 'kebijakan keluarga berencana yang adil' untuk semua etnis.