Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Para Menteri Luar Negeri dari Mesir, Prancis, Jerman dan Yordania telah mendesak Isarel untuk membatalkan rencana pencaplokan (aneksasi) pemukiman di Tepi Barat.
Empat menteri luar negeri itu mengatakan, tindakan pencaplokan pemukiman tersebut memiliki konsekuensi untuk hubungan (internasional).
Dikutip Tribunnews dari Al Jazeera, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal pemerintahannya mulai mencaplok pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, serta di Lembah Yordan yang stratgis.
Baca: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Hadapi Pengadilan di Yerusalem atas Dugaan Korupsi
Baca: Benjamin Netanyahu Ingin Tegakkan Kedaulatan Israel di Tepi Barat
Langkah aneksasi ini didukung dengan rencana Timur Tengah yang diungkapkan Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu.
Lebih lanjut, kantor Netanyahu tidak membuat pengumuman pada 1 Juli.
Namun, kantor Netanyahu mengatakan, pembicaraan berlanjut dengan para pejabat AS dan Kepala Keamanan Israel.
Terkait aneksasi, para menteri memberikan pernyataan mereka.
"Kami sepakat setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional," kata mereka.
Mereka menambahkan, aneksasi juga mengganggu fondasi proses perdamainan.
"Kami tidak akan mengakui adanya perubahan pada perbatasan 1967 yang tidak disetujui oleh kedua belah pihak dalam konflik," terang mereka.
"Kami juga sepakat, langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan, dan akan menjadi penghalang utama bagi upaya yang bertujuan mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil," papar mereka.
"Itu juga dapat memiliki konsekuensi untuk hubungan dengan Israel," terang pernyataan itu.
Para menteri juga menggarisbawahi komitmen mereka terhadap solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Baca: Legislator PKS Kecam Rencana Aneksasi Israel di Tanah Palestina
Baca: 215 Anggota Parlemen dari 34 Negara Tolak Rencana Aneksasi Israel di Wilayah Palestina
Kampanye Diplomatik Menentang Aneksasi
Lebih jauh, dalam beberapa minggu terakhir, Uni Eropa telah melancarkan kampanye diplomatik menentang aneksasi.