TRIBUNNEWS.COM - Taiwan resmi memulai proyek kapal selam buatan dalam negeri pertamanya pada Selasa (24/11/2020).
Pekerjaan besar ini merupakan upaya Taiwan memperkuat pertahanan pesisir dari invasi China.
Di bawah program baru ini, Taiwan akan membangun delapan kapal selam serang bertenaga diesel.
Secara subtansial, proyek ini merupakan upaya meremajakan dua kapal era Perang Dunia II dan dua kapal selam buatan Belanda yang dibuat pada 1980-an.
Baca juga: Keberadaan Djoko Tjandra Pernah Terendus di Taiwan dan Korea selamtan, Jauh Sebelum Dia Tertangkap
Baca juga: Laksamana Angkatan Laut AS Lakukan Kunjungan Mendadak dan Rahasia ke Taiwan
Mengutip Al Jazeera, kapal perang buatan negeri pertama Taiwan diprediksi selesai pada 2024 mendatang.
Kapal selam adalah inisiatif terbaru Presiden Tsai Ing-wen untuk mengarahkan kembali kebijakan pertahanan pulau itu.
Soal rencana besar Taiwan ini, Michael Mazza, seorang rekan tamu dalam studi kebijakan luar negeri dan pertahanan di American Enterprise Institute, buka suara.
"Taiwan perlu mengganti peralatan lama tetapi pada saat yang sama, ada pengakuan bahwa mereka tidak dapat mengandalkan platform (senjata) semacam itu sebanyak yang mereka miliki di masa lalu," katanya.
"Mereka telah beralih ke pendekatan yang lebih 'asimetris' yang berfokus pada hal-hal seperti kemampuan bertahan hidup, sejumlah besar amunisi, mobilitas, dan fokus pada platform mematikan yang lebih kecil dan dapat bertahan daripada F16, tank, dan kapal perusak," tambahnya.
Kapal selam akan memainkan peran penting dalam mencegah pendaratan amfibi oleh Tentara Pembebasan Rakyat China dan juga berpatroli di Selat Taiwan.
Wilayah selebar 180 kilometer tersebut dikenal sebagai jalur perairan strategis yang memisahkan Taiwan dari daratan Asia.
Beijing mengklaim kedaulatan atas keduanya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuannya.
Taiwan secara tradisional membeli sebagian besar persenjataannya di luar negeri, terutama dari Amerika Serikat.
Tetapi keputusan untuk memproduksi kapal selam di dalam negeri mungkin mendapat persetujuan Washington.