Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - DPR Amerika Serikat memakzulkan Presiden Donald Trump karena telah dianggap menghasut kerusuhan atau pemberontakan yang terjadi di Capitol pada 6 Januari lalu.
Sebanyak 10 orang Republik bersama Demokrat setuju untuk memakzulkan presiden dengan suara 232-197.
Dengan begitu, Donald Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika yang dimakzulkan dua kali, atau didakwa kriminal oleh Kongres.
Trump kini menantikan persidangan di Senat, di mana jika terbukti bersalah ia bisa menghadapi larangan memegang jabatan lagi.
Tetapi Trump tidak harus mundur dari Gedung Putih sebelum masa jabatannya berakhir dalam satu minggu karena Senat tidak akan berkumpul dalam waktu itu.
Trump akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, bertepatan dengan pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.
Baca juga: Trump Sebut Pendukungnya yang Serbu Capitol sebagai Perusuh: Harusnya Hormati Tradisi dan Sejarah
Baca juga: Trump Tak Punya Medsos Lagi, Akun Youtubenya Juga Ditangguhkan selama Seminggu dan Konten Dihapus
DPR yang dikendalikan Demokrat memberikan suara pada Rabu (13/1/2021) setelah beberapa jam perdebatan sengit ketika pasukan Garda Nasional bersenjata berjaga-jaga di dalam dan di luar Capitol.
FBI telah memperingatkan kemungkinan protes bersenjata yang direncanakan di Washington DC dan semua 50 ibu kota negara bagian AS menjelang pelantikan Biden minggu depan.
Dalam sebuah video yang dirilis setelah pemungutan suara di Kongres, Trump meminta para pengikutnya untuk tetap damai tetapi dia tidak merujuk pada fakta bahwa dia telah dimakzulkan.
"Kekerasan dan vandalisme tidak memiliki tempat di negara kami ... Tidak ada pendukung sejati saya yang akan mendukung kekerasan politik," katanya, dengan nada yang suram dan damai, dilansir BBC.
Apa yang dituduhkan kepada Trump?
Masih dilansir BBC, tuduhan pemakzulan bersifat politis, bukan pidana.
Presiden dituduh oleh Kongres menghasut penyerbuan Capitol dengan pidatonya 6 Januari di sebuah rapat umum di luar Gedung Putih.
Trump mendesak para pendukungnya untuk "secara damai dan patriotik" membuat suara mereka didengar, tetapi juga untuk "berjuang sekuat tenaga" melawan pemilihan yang dia klaim telah dicurangi.
Menyusul pernyataan Trump, para pendukungnya masuk ke Capitol, memaksa anggota parlemen untuk menangguhkan sertifikasi hasil pemilu dan berlindung.
Bangunan itu diisolasi dan akibat kerusuhan itu, lima orang tewas.
Pasal pemakzulan menyatakan, Trump "berulang kali mengeluarkan pernyataan palsu yang menyebut bahwa hasil pemilihan presiden adalah penipuan dan tidak boleh diterima."
Dikatakan Trump kemudian mengulangi klaim itu dan "dengan sengaja membuat pernyataan kepada orang banyak diperkirakan mengakibatkan tindakan melanggar hukum di Capitol", yang mengarah pada kekerasan dan hilangnya nyawa.
"Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga pemerintahannya, mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang pemerintahan yang setara."
Pekan lalu, 139 anggota Partai Republik menolak menerima hasil pemilu 2020 dan kekalahan Trump.
Apa yang dikatakan anggota parlemen selama debat?
Anggota parlemen membuat pernyataan menentang pemungutan suara di ruangan yang sama tempat mereka bersembunyi di bawah kursi dan mengenakan masker gas ketika perusuh mencoba memaksa masuk minggu lalu.
Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang Demokrat, mengatakan: "Presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama."
"Dia harus pergi. Dia jelas dan menghadirkan bahaya bagi bangsa yang kita semua cintai."
Anggota Kongres Demokrat Julian Castro menyebut Trump sebagai "orang paling berbahaya yang pernah menduduki Kantor Oval".
Sebagian besar Partai Republik tidak berusaha untuk membela Trump, sebaliknya dengan alasan bahwa pemakzulan telah melewati dengar pendapat.
Tetapi Republik menyerukan Demokrat untuk membatalkannya demi persatuan nasional.
"Memberhentikan presiden dalam jangka waktu sesingkat itu akan menjadi kesalahan," kata Kevin McCarthy, petinggi Partai Republik di DPR.
"Itu tidak berarti presiden bebas dari kesalahan. Presiden memikul tanggung jawab atas serangan hari Rabu di Kongres oleh massa perusuh."
Jim Jordan, seorang Republik Ohio, menuduh Demokrat sembarangan membelah negara untuk mengejar balas dendam politik.
"Ini tentang presiden Amerika Serikat," kata Jordan. "Itu selalu tentang mendapatkan presiden, apa pun yang terjadi. Itu obsesi."
Di antara anggota partai presiden yang memilih untuk memakzulkan Trump yaitu Liz Cheney dari Partai Republik peringkat ketiga.
Perwakilan Wyoming, yang merupakan putri dari mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mengatakan tentang kerusuhan Capitol bahwa "tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar dari seorang presiden".
Apa yang terjadi selanjutnya?
Artikel pemakzulan akan menuju ke Senat, yang akan mengadakan persidangan untuk menentukan kesalahan presiden.
Mayoritas dua per tiga suara diperlukan untuk menghukum Trump, yang berarti setidaknya 17 Republikan harus memberikan suara dengan Demokrat di majelis tinggi 100 kursi yang terbagi rata.
Sebanyak 20 Senat Republik terbuka untuk menghukum presiden, New York Times melaporkan pada hari Selasa.
Jika Trump dinyatakan bersalah oleh Senat, anggota parlemen dapat mengadakan pemungutan suara lagi untuk memblokirnya agar tidak mencalonkan diri lagi - yang dia rencanakan akan dilakukannya pada tahun 2024.
Tetapi persidangan tidak akan dilakukan selama sisa minggu Trump menjabat.
Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Mengingat aturan, prosedur, dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada kemungkinan bahwa pengadilan yang adil atau serius dapat diselesaikan sebelum Presiden terpilih Biden dilantik minggu depan."
Dia mengatakan akan lebih baik melayani kepentingan bangsa jika Kongres berfokus pada transisi kekuasaan yang aman dan tertib untuk pemerintahan Biden yang akan datang.
McConnell juga mengatakan dalam sebuah catatan kepada rekan-rekannya bahwa dia belum membuat keputusan akhir tentang tentang pilihannya.
Tidak ada presiden AS yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan.
Trump dimakzulkan oleh DPR pada 2019 tetapi dibebaskan oleh Senat.
Begitu pula Bill Clinton pada tahun 1998 dan Andrew Johnson pada tahun 1868.
Pemakzulan: Dasar-dasar yang perlu diketahui
- Apa itu pemakzulan?
Pemakzulan adalah ketika presiden yang sedang menjabat dituduh melakukan kejahatan.
Dalam kasus ini, Presiden Trump dituding menghasut pemberontakan dengan mendorong para pendukungnya menyerbu Capitol.
- Bisakah Trump dicopot dari jabatannya?
Suara mayoritas Dewan Perwakilan sudah cukup untuk memakzulkannya.
Tetapi untuk memecatnya dari jabatannya, presiden kemudian harus dihukum atas dakwaan tersebut oleh Senat, di mana dua per tiga mayoritas diperlukan untuk hukuman.
- Jadi apa maksudnya?
Ini adalah kedua kalinya Trump dimakzulkan.
Meskipun persidangan bisa dimulai setelah masa jabatannya berakhir, hukuman yang dijatuhi mungkin Trump dilarang untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau pejabat publik lagi.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)