Baca tanpa iklan
Presiden terpilih AS, Joe Biden akan dilantik pada 20 Januari 2021.
Kendati demikian, Kongres kemungkinan tidak punya cukup waktu untuk memaksa presiden keluar dari jabatan dalam sepekan, bahkan jika Senat yang dipimpin GOP (Partai Republik) memilih untuk menghukumnya.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan setelah pemungutan suara DPR bahwa majelis tinggi tidak akan memulai persidangan sampai "pertemuan rutin pertama kami setelah menerima artikel dari DPR" paling cepat Selasa.
Artinya proses pemakzulan Trump akan sampai pada masa jabatan Biden.
"Bahkan jika proses Senat akan dimulai minggu ini dan bergerak segera, tidak ada keputusan akhir yang akan dicapai sampai setelah Presiden Trump meninggalkan jabatannya," kata McConnell dalam sebuah pernyataan Rabu.
"Ini bukanlah keputusan yang saya buat, itu adalah fakta."
Baca juga: Trump Tak Punya Medsos Lagi, Akun Youtubenya Juga Ditangguhkan selama Seminggu dan Konten Dihapus
Baca juga: Sejumlah Politikus Partai Republik Dukung Pemakzulan Trump
Sebelumnya, Demokrat mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan Kabinet untuk mencopot Trump menggunakan Amandemen ke-25.
Namun Pence menolak dengan alasan, bahwa langkah itu bukan "untuk kepentingan terbaik Bangsa kita atau konsisten dengan Konstitusi kita."
Pelosi membuka debat pemakzulan di DPR pada Rabu dengan menyatakan Trump "harus pergi."
"Hari ini, dengan cara bipartisan, DPR menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, bahkan Presiden Amerika Serikat, bahwa Donald Trump adalah bahaya yang jelas dan sekarang bagi negara kita," katanya.
Meskipun segelintir Partai Republik memilih memakzulkan Trump, sebagian besar perwakilan Partai Republik menentang upaya tersebut.
Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy, R-California, mengatakan bahwa Trump bertanggung jawab atas kerusuhan Capitol.
Namun pemakzulan yang kedua ini disebutnya kesalahan karena dilakukan tanpa penyelidikan atau pemeriksaan.
Begitu DPR mengirimkan artikel pemakzulan ke Senat, majelis tinggi harus segera memulai persidangan dan memberikan suara apakah akan menghukum Trump.
DPR berencana untuk segera mengirim artikel ke seluruh Capitol, kata Pemimpin Mayoritas Steny Hoyer.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)