Baca tanpa iklan
Setelah dua hari ketidakpastian, militer merilis pernyataan resmi pada Sabtu (30/1/2021) , yang tampaknya merevisi pernyatan sebelumnya.
"Tatmadaw akan membela Konstitusi 2008 dan hanya bertindak dalam batas hukum yang ada," kata juru bicara militer yang menuduh media mengambil komentar Min Aung Hlaing di luar konteks.
Insiden itu terjadi setelah kampanye selama berbulan-bulan untuk mendiskreditkan Pemilu November, meski tidak ada bukti kuat adanya kesalahan.
Proksi pemilu militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), telah menuntut pemilu baru yang diawasi militer, mengajukan hampir 200 keluhan, dan membawa masalah tersebut ke Mahkamah Agung.
Komentar Min Aung Hlaing mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Myanmar, mengingatkan beberapa dekade kediktatoran militer yang berakhir 2010.
Pemilu November 2020 merupakan pemilihan demokratis kedua bagi Myanmar. Pada 2015 dan 2020, Liga Nasional Demokrasi (NLD) mencetak kemenangan telak yang membuatnya menjadi mayoritas di parlemen.
Militer secara otomatis menerima 25 persen dari kursi yang tersedia. Konstitusi 2008 yang dirancang militer memungkinkan pemilihan umum yang demokratis, tetapi memastikan militer tetap memegang kendali atas lembaga-lembaga utama tertentu dan tetap berada di luar otoritas sipil.
Kekacauan Politik Terus Berlanjut
Khin Zaw Win, seorang analis politik dan direktur Institut Tampadipa Yangon, mengatakan ini adalah "krisis terparah" sejak NLD mengambil alih kekuasaan pada 2015 dan "mungkin yang terakhir".
Dia mengatakan jika militer mengambil kendali maka "akan ada reaksi publik yang kuat".
“Aturan militer masih segar di benak orang dan mereka membenci pemikiran itu,” katanya, memperingatkan situasi bisa meningkat menjadi protes yang akan diakhiri dengan kekerasan.
Di Yangon, banyak balkon saat ini mengibarkan bendera merah NLD sebagai solidaritas dengan partai yang berkuasa, sementara spanduk telah dipasang di jalan-jalan yang menyatakan dukungan untuk pemerintah terpilih.
Ini bukan pertama kalinya Min Aung Hlaing memicu kekacauan politik. Sebelum Pemilu 2020, dia menyarankan militer tidak akan mengakui hasil.
Tapi saat hari pemilihan dia menurunkan tensi ketegangan, seraya mengatakan, "Saya harus menerima keinginan rakyat."