TRIBUNNEWS.COM - Puluhan ribu orang turun ke jalan di Myanmar pada hari Sabtu (6/2/2021) dalam demonstrasi besar pertama sejak militer merebut kekuasaan, meskipun pemadaman internet secara nasional diberlakukan untuk membungkam perbedaan pendapat tersebut.
Dilansir Guardian, di kota utama Yangon, pengunjuk rasa meneriakkan "turunkan kediktatoran militer" sambil membawa gambar pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Win Myint, yang partainya memenangkan pemilihan umum pada bulan November lalu.
Militer menahan keduanya dalam penggerebekan pada Senin (1/2/2021) pagi.
Keduanya tidak lagi terlihat di depan umum sejak itu.
"Ceritakan pada dunia apa yang terjadi di sini," kata salah satu pengunjuk rasa.
"Dunia perlu tahu."
Militer memblokir internet di seluruh negeri dalam upaya menghentikan protes.
Baca juga: Jokowi Minta Menlu Negara ASEAN Adakan Pertemuan Untuk Membahas Perkembangan Politik Myanmar
Baca juga: Lagi, Tokoh Senior Partai Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar
NetBlocks Internet Observatory melaporkan bahwa konektivitas turun ke 16% dari tingkat biasa pada sore hari.
Militer juga sebelumnya telah memblokir Facebook, Twitter, dan Instagram.
Militer Myanmar telah menunjukkan bahwa mereka yakin dapat "menutup dunia dan melakukan apa pun yang diinginkannya," kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch.
• Aksi Keji Oknum Guru Ngaji di Bekasi, Rekayasa Kematian Tetangga Demi Pacari Istrinya
• MEMILUKAN, Ibu Ajak Anak Adegan Tak Senonoh Bertiga, yang Ngerekam Anak yang Lain
"Mereka akan membuka jendela dan mengintimidasi, menangkap dan menyiksa semua orang yang berani berbicara."
"Pertanyaannya adalah berapa lama orang dapat melakukan ini dan apakah akan ada perpecahan dalam jajaran polisi atau militer. "
Sementara itu, media yang dikelola pemerintah, MRTV terus menampilkan adegan-adegan yang memuji militer sepanjang hari pada hari Sabtu, menurut Reuters.
Meskipun internet mati, beberapa ribu pengunjuk rasa berkumpul di dekat Universitas Yangon.
Banyak yang memakai ikat kepala merah, warna partai Liga Nasional untuk Demokrasi.