Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Puluhan ribu orang turun ke jalan di Myanmar pada hari Sabtu (6/2/2021) dalam demonstrasi besar pertama sejak militer merebut kekuasaan, meskipun pemadaman internet secara nasional diberlakukan untuk membungkam perbedaan pendapat tersebut.
Dilansir Guardian, di kota utama Yangon, pengunjuk rasa meneriakkan "turunkan kediktatoran militer" sambil membawa gambar pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Win Myint, yang partainya memenangkan pemilihan umum pada bulan November lalu.
Militer menahan keduanya dalam penggerebekan pada Senin (1/2/2021) pagi.
Keduanya tidak lagi terlihat di depan umum sejak itu.
"Ceritakan pada dunia apa yang terjadi di sini," kata salah satu pengunjuk rasa.
"Dunia perlu tahu."
Militer memblokir internet di seluruh negeri dalam upaya menghentikan protes.
Baca juga: Jokowi Minta Menlu Negara ASEAN Adakan Pertemuan Untuk Membahas Perkembangan Politik Myanmar
Baca juga: Lagi, Tokoh Senior Partai Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar
NetBlocks Internet Observatory melaporkan bahwa konektivitas turun ke 16% dari tingkat biasa pada sore hari.
Militer juga sebelumnya telah memblokir Facebook, Twitter, dan Instagram.
Militer Myanmar telah menunjukkan bahwa mereka yakin dapat "menutup dunia dan melakukan apa pun yang diinginkannya," kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch.
• Aksi Keji Oknum Guru Ngaji di Bekasi, Rekayasa Kematian Tetangga Demi Pacari Istrinya
• MEMILUKAN, Ibu Ajak Anak Adegan Tak Senonoh Bertiga, yang Ngerekam Anak yang Lain
"Mereka akan membuka jendela dan mengintimidasi, menangkap dan menyiksa semua orang yang berani berbicara."
"Pertanyaannya adalah berapa lama orang dapat melakukan ini dan apakah akan ada perpecahan dalam jajaran polisi atau militer. "
Sementara itu, media yang dikelola pemerintah, MRTV terus menampilkan adegan-adegan yang memuji militer sepanjang hari pada hari Sabtu, menurut Reuters.
Meskipun internet mati, beberapa ribu pengunjuk rasa berkumpul di dekat Universitas Yangon.
Banyak yang memakai ikat kepala merah, warna partai Liga Nasional untuk Demokrasi.
Mereka juga mengangkat tangan memberi hormat tiga jari, gerakan yang juga digunakan oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi Thailand yang melambangkan perlawanan.
"Saya selalu tidak menyukai militer tetapi sekarang saya benar-benar muak dengan mereka," kata Maea, 30 tahun.
Barisan polisi anti huru hara memblokir jalan-jalan di tempat demo, dan dua truk meriam air diparkir di dekatnya.
Beberapa pengunjuk rasa kemudian bubar, tetapi yang lain tetap di tempat kejadian.
Menurut Agence France-Presse, hingga sore hari, tidak ada bentrokan yang terjadi.
Setidaknya dua kelompok demonstran lainnya pawai melalui bagian lain kota utama Myanmar, dan AFP melaporkan bahwa sebanyak 2.000 orang berbaris lebih jauh ke utara di Mandalay.
Protes hari Sabtu itu adalah yang terbesar sejak militer merebut kekuasaan pekan lalu.
Myanmar telah melalui sekitar lima dekade di bawah rezim militer yang represif sebelum melakukan transisi ke sistem yang lebih demokratis pada tahun 2011.
"Ini tidak dapat diterima dan tidak bermoral dan kami perlu memberi tahu mereka. Kami membutuhkan lebih banyak orang untuk bergabung dengan kami," kata Sai, 28 tahun.
Para pejalan kaki menyemangati para pengunjuk rasa, dengan pengemudi memberikan hormat tiga jari sebagai tanda solidaritas.
Mereka menyanyikan lagu yang menjadi lagu kebangsaan selama pemberontakan prodemokrasi tahun 1988 di negara itu, yang secara brutal dibungkam oleh militer.
Kampanye pembangkangan sipil telah berkembang dalam beberapa hari terakhir, banyak dokter dan guru melakukan mogok kerja.
Setiap malam sekitar pukul 8 malam, suara dentang logam terdengar di seluruh Yangon saat penduduk memukul-mukul panci dan wajan sebagai aksi solidaritas.
Berawal dari Tuduhan Kecurangan Pemilu Partai NLD oleh Militer
Militer telah membenarkan pengambilalihannya dengan menuduh NLD melakukan penipuan yang meluas dalam pemilu November, tetapi belum memberikan bukti yang dapat dipercaya.
NLD memenangkan 396 dari 476 kursi, kinerja yang bahkan lebih kuat daripada dalam pemilu 2015 yang bersejarah, ketika negara itu mengadakan pemungutan suara bebas pertamanya dalam beberapa dekade.
Partai Persatuan Pembangunan dan Solidaritas yang didukung militer mengalami kekalahan yang memalukan, hanya menempati 33 kursi.
Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya menghabiskan 15 tahun dalam tahanan, berkampanye melawan kekuasaan militer dan tetap sangat populer di negara itu.
Ia telah didakwa atas kasus impor enam walkie-talkie secara ilegal.
Presiden Win Myint dituduh melanggar pembatasan Covid-19.
Sean Turnell, penasihat ekonomi Australia untuk Aung San Suu Kyi, mengatakan dalam sebuah pesan kepada Reuters pada Sabtu pagi bahwa dia juga ditahan.
Respons PBB
Dewan keamanan PBB merilis pernyataan pekan lalu yang menyatakan keprihatinan mendalam atas penahanan sewenang-wenang, dan Amerika juga mengancam akan menjatuhkan sanksi.
AS memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang sekarang memimpin negara itu, pada tahun 2019 sebagai tanggapan atas tindakan keras militer terhadap orang-orang Rohingya.
Penyelidik PBB mengatakan operasi militer itu termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas, dan dilakukan dengan "niat genosida".
Moe Thuzar, koordinator Program Studi Myanmar di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, mengatakan sanksi yang lebih umum berisiko menimpa masyarakat.
"Pengalaman masa lalu telah menunjukkan kepada kita semua bahwa sanksi tidak merugikan orang-orang yang menjadi sasaran utama sanksi itu, tetapi benar-benar menghambat pembangunan negara dan hanya menciptakan lebih banyak lagi kesenjangan sosial-ekonomi," katanya.
Ada kemungkinan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Myanmar, seperti Jepang, dapat bernegosiasi dengan militer, dengan fokus pada perlindungan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti program vaksinasi Covid-19, tambah Thuzar.
Organisasi masyarakat sipil Myanmar mendesak penyedia internet dan jaringan seluler untuk tidak mematuhi perintah junta untuk membatasi internet, dengan menuduh mereka "melegitimasi otoritas militer".
Penyedia jaringan seluler Norwegia Telenor ASA mengatakan telah menekankan kepada pihak berwenang bahwa akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan, tetapi mereka juga terikat oleh hukum setempat dan prioritas utamanya adalah keselamatan pekerjanya.
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pada hari Sabtu bahwa "layanan internet dan komunikasi harus sepenuhnya dipulihkan untuk memastikan kebebasan berekspresi dan akses ke informasi".
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)