Baca tanpa iklan
Suu Kyi, 75 tahun, telah ditahan sejak kepala tentara Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada dini hari 1 Feb.
Suu Kyi menghadapi tuduhan melaukan impor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan di tahanan polisi hingga 15 Februari.
Pengacaranya bilang dia belum diizinkan untuk ditemui.
Baca juga: Puluhan Ribu Masyarakat Myanmar Turun ke Jalan Protes Kudeta Militer di Hari Kedua
Kudeta telah menarik kecaman internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya pekan lalu dan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi baru untuk Myanmar.
"Demonstran di Myanmar terus menginspirasi dunia ketika tindakan menyebar ke seluruh negeri," ujar Thomas Andrews, pelapor khusus PBB di Myanmar, di Twitter.
"Myanmar bangkit untuk membebaskan semua yang telah ditahan dan menolak kediktatoran militer sekali dan untuk selamanya. Kami bersamamu."
Pemimpin terpilih Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh militer atas dalih melakukan kecurangan Pemilu November lalu.
Dia juga menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, berdasarkan dokumen polisi.
Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta militer berlangsung, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintahan Suu Kyi, demikian Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pada Kamis (4/2/2021).
Lagi, Militer Myanmar Tahan Tokoh Sipil
Junta Militer Myanmar masih terus melakukan penahanan terhadap tokoh sipil setelah melakukan kudeta mengunglingkan pemerintahan sah di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, Senin (1/2/2021) lalu.
Kali ini tokoh terkemuka lainnya di Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang mengusung Suu Kyi, Win Htein.
Hal itu disampaikan langsung oleh Win Htein kepada Reuters pada Jumat (5/2/2021) bahwa ia telah ditangkap setelah kudeta minggu ini bahkan ketika Dewan Keamanan PBB menyerukan agar para tahanan dibebaskan.
Win Htein (79) adalah seorang pendukung Suu Kyi dan tahanan politik yang selama puluhan tahun berkampanye untuk mengakhiri pemerintahan militer.