Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) akan mengadakan sidang khusus pada Jumat (12/2/2021) untuk membahas krisis di Myanmar setelah pemerintahan sipil terpilih dikudeta oleh militer.
Hal itu disampaikan Dewan HAM PBB dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, Selasa (9/2/2021).
Langkah ini secara resmi diminta Inggris dan Uni Eropa sebelumnya pada Senin (8/2/2021), didukung oleh 19 anggota dari 47 anggota, terutama negara-negara Barat yang bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan.
Amerika Serikat, yang mengumumkan pada Senin kembali ke forum itu adalah di antara 28 negara pengamat yang terdaftar sebagai pendukung langkah itu.
Para pendukung sedang membahas rancangan resolusi yang akan disajikan untuk diadopsi mengenai masalah yang ada di Myanmar.
Duta Besar Inggris untuk PBB di Jenewa, Julian Braithwaite mengatakan kepada sebuah pertemuan organisasi Dewan HAM bahwa penahanan politisi dan warga sipil oleh militer "memiliki implikasi besar bagi hak asasi manusia di negara itu".
Dia mencatat penyelidik PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews telah menyerukan untuk melakukan sesi khusus guna menunjukkan kepada warga Myanmar "mereka tidak sendirian di waktu bahaya dan kebutuhan mereka."
"Di atas segalanya, kita harus segera menanggapi penderitaan rakyat di Myanmar dan situasi hak asasi manusia yang memburuk dengan cepat di sana," kata Braithwaite.
Puluhan ribu orang turun ke jalan pada hari ketiga, pada Senin (8/2/2021) untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan junta militer akan mengadakan pemilu baru dan peralihan kekuasaan kepada pemenang.
Suu Kyi, 75 tahun, telah ditahan sejak kepala tentara Min Aung Hlaing merebut kekuasaan pada dini hari 1 Feb.
Suu Kyi menghadapi tuduhan melaukan impor enam walkie-talkie secara ilegal dan ditahan di tahanan polisi hingga 15 Februari.
Baca juga: Polisi Myanmar Tembakkan Meriam Air ke Pengunjuk Rasa dan Memperingatkan untuk Bubarkan Diri
Baca juga: Pidato Pertama Pemimpin Militer Myanmar Sejak Kudeta, Sebut akan Adakan Pemilu Multipartai
Pengacaranya bilang dia belum diizinkan untuk ditemui.