Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, YANGON -- Demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar memblokir layanan kereta api antara Yangon dan kota selatan pada Selasa (16/2/2021).
Aksi demonstran ini dilakukan beberapa jam setelah utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan militer akan "konsekuensi berat" untuk setiap penggunaan tindakan kekeraans terhadap demonstrasi.
Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara dikerahkan di beberapa kota besar pada akhir pekan, tidak menyurutkan para demonstran untuk telah tetap menyuarakan suara mereka untuk mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer dari pemerintahan sipil pada 1 Februari lalu. Selain itu para demonstran juga menuntut pembebasan pemimpin sah yang terpilih, Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya.
Demonstrasi di kota-kota di seluruh negara dilakukan beragam. Aksi ini juga disertai gerakan pembangkangan sipil yang diwujudkan dengan mogok kerja yang melumpuhkan banyak fungsi pemerintahan.
Baca juga: PBB Kecam Penggunaan Kekerasan Terhadap Demonstran oleh Militer Myanmar
Pengunjuk rasa mengepung dan menutup jalur kereta api di tengah terik matahari. Mereka yang mengangkat eneka plakat untuk mendukung gerakan pembangkangan, menghentikan layanan kereta api antara Yangon dan kota selatan Mawlamyine, demikian video siaran langsung yang disiarkan oleh media.
"Lepaskan pemimpin kita segera," dan "Kembalikan kekuasaan rakyat," seruan mereka.
Kerumunan orang juga berkumpul di dua tempat, di kota utama Yangon - di sebuah situs unjuk rasa tradisional di dekat kampus universitas utama dan di bank sentral, di mana para demonstran berharap untuk menekan para karyawan untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil.
Baca juga: Junta Militer Myanmar Kerahkan Pasukan ke Pembangkit Listrik, Tembaki Demonstran dan Tahan Jurnalis
Sementara sekitar 30 biksu Buddha memprotes kudeta dengan berdoa.
Dilaporkan pula militer Myanmar memutus sambungan internet selama dua hari berturut-turut hingga Selasa (16/2/2021).
Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener berbicara dengan wakil kepala junta militer mendesak pemutusan sambungan internet dan segera memulihkan saluran komunikasi.
" Schraner Burgener menegaskan hak berkumpul dan bersuara harus sepenuhnya dihormati dan demonstran tidak menjadi sasaran pembalasan," kata juru bicara PBB Farhan Haq di PBB.
Baca juga: Aktivis Antikudeta Dikabarkan akan Ditangkap Militer Myanmar, Sekelompok Orang Serbu Rumah Sakit
"Dia telah menyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia mengawasi dengan cermat, dan segala bentuk respons kekerasan kemungkinan memiliki konsekuensi yang parah."
Sebelumnya aparat keamanan Myanmar menembaki demonstran untuk membubarkan demonstrasi di kota Mandalay, Senin (15/2/2021).