News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

Demonstrasi Terbesar di Myanmar, Warga Tolak Klaim Militer dapat Dukungan Publik

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ujuk rasa anti-kudeta Myanmar

TRIBUNNEWS.COM, YANGON -  Puluhan ribu demonstran, termasuk selebriti, pebisnis, aktivis dan mahasiswa, kembali turun ke jalan pada Rabu (17/2/2021).

AFP melaporkan aksi kali ini adalah terbesar sejak unjuk rasa menentang kudeta militer dilakukan 6 Februari lalu.

Kali ini para demonstran meneriakkan penolakan klaim militer Myanmar bahwa publik mendukung penggulingan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Demonstran menegaskan aksi protes mereka tidak akan berhenti untuk menentang kudeta militer.

"Kami sedang menunjukkan di sini bahwa kami tidak termasuk dalam 40 juta  orang yang mereka umumkan," tegas politikus dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Sithu Maung  di tengah lautan orang yang bersorak di Pagoda Sule, sebuah tempat aksi protes  di kota Yangon seperti dilansir Reuters, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Cegah Kekerasan Militer, Demonstran Myanmar Gelar Aksi Mobil Mogok di Jalanan

Juru bicara dewan yang berkuasa junta militer, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan dalam konferensi pers, Selasa (16/2/2021), bahwa 40 juta orang dari 53 juta populasi Myanmar mendukung tindakan kudeta militer.

Militer menuduh ada kecurangan dalam pemiliu 8 November yang dimenangkan partai Suu Kyi.

Seorang pengunjuk rasa yang menyebut namanya sebagai Khin, mencemooh klaim militer.

"Mereka bilang ada kecurangan suara tapi lihatlah lautan orang di sini," kata Khin.

Penentangan kudeta militer sangat ragu terhadap janji junta,  akan ada pemilu yang adil dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenangnya, bahkan ketika polisi mengajukan tuntutan tambahan terhadap Suu Kyi.

Penerima Nobel Perdamaian, yang ditahan sejak kudeta 1 Februari lalu, sekarang menghadapi tuduhan tambahan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam serta tuduhan mengimpor enam radio walkie talkie secara ilegal.

Sidang pengadilan berikutnya ditetapkan akan digelar pada 1 Maret mendatang.

Kudeta militer telah memicu aksi demonstrasi setiap hari sejak 6 Februari lalu.

Terlepas dari itu, para demonstran juga berkumpul di luar kedutaan Besar China.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini