Korban Termuda Krisis Myanmar Jatuh, Bocah 7 Tahun Tewas Ditembak Mati Aparat Junta Militer

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON -- Seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditembak mati aparat keamanan Myanmar di kota Mandalay pada Selasa (23/3/2021).

Seperti dilansir Reuters, Rabu (24/3/2021), saksi mata mengatakan bocah itu ditembak di dalam rumahnya ketika aparat keamanan menembak secara brutal di pinggiran kota.

Petugas pemakaman Mandalay mengatakan kepada Reuters, anak itu tewas karena luka tembak.

Bocah itu menjadi korban termuda sejauh ini dalam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamananan junta militer.

Baca juga: AS Tambahkan Kepala Polisi dan Unit Militer Myanmar ke Daftar Hitam karena Lakukan Tindak Kekerasan

Anggota keluarga menjelaskan militer awalnya menembak ayahnya, tetapi juga memukul gadis yang duduk di pangkuannya di dalam rumah mereka.

Demikian pengakuan anggota keluarga kepada kantyor media Myanmar Now.

“Dua orang juga tewas di distrik itu,” katanya.

Militer tidak segera mengomentari insiden itu.

Baca juga: Militer Thailand Bantah Pasok Beras ke Tentara Myanmar

AS Beri Sanksi Lagi: Kepala Polisi Myanmar Ikut Masuk Daftar Hitam

Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi terbarunya, Senin (23/3/2021).

Seperti dilansir Reuters, Senin (23/3/2021), Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta penguasa Myanmar, termasuk kepala polisi, dan elite operasi khusus militer terkait dengan penindasan mematikan terhadap para demonstran anti kudeta.

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mem-blacklist elite junta militer dan beberapa perusahaan milik militer, tetapi militer menolak untuk mengubah arah dan semakin menggunakan kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta, yang sudah menewaskan lebih dari 250 orang sejauh ini.

Baca juga: Hampir 250 Orang Tewas, Demonstran Myanmar Gelar Aksi Protes Nyalakan Lilin Malam Hari  

"Tindakan hari ini mengirimkan sinyal kuat bahwa kami akan menindaklanjuti janji kami untuk terus mengambil tindakan terhadap pemimpin kudeta dan mereka yang melakukan kekerasan," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.