TRIBUNNEWS.COM - ASEAN Leaders Meeting telah diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemimpin serta petinggi negara-negara Asia Tenggara pada Sabtu, (24/4/2021) kemarin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur, ASEAN Leaders Meeting bisa diselenggarakan.
Diketahui sebelumnya, Jokowi telah menelepon Sultan Brunei Darussalam, pada 23 Maret lalu, untuk memastikan ASEAN Leaders Meeting bisa segera diadakan.
"Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya ASEAN Leaders Meeting bisa diselenggarakan pada hari ini. Sejak saya menelpon Sultan Brunei Darussalam pada 23 Maret 2020, bersama dengan chair."
"Indonesia bekerja keras untuk memastikan bahwa ASEAN Leaders Meeting ini dapat diselenggarakan," kata Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Sabtu (25/4/2021).
Baca juga: Legislator Golkar: Lima Konsensus Pertemuan Pimpinan ASEAN Beri Harapan untuk Myanmar
Baca juga: Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Baik Seruan ASEAN Agar Junta Militer Akhiri Kekerasan
Dalam pertemuan tersebut Jokowi sempat menyinggung masalah krisis politik yang terjadi di Myanmar.
Untuk itu Jokowi pun meminta agar perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.
Selain itu, kepentingan rakyat Myanmar juga harus menjadi prioritas.
"Di dalam pertemuan tadi saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama perkembangan situasi di Myanmar, sesuatu yang tidak bisa diterima dan tidak boleh terus berlangsung."
"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tegas Jokowi.
Baca juga: Pemimpin Junta Militer Tak Keberatan Delegasi ASEAN ke Myanmar untuk Selesaikan Krisis
Baca juga: Lewat KTT ASEAN, Politikus PKS Berharap Demokrasi di Myanmar Segera Dipulihkan, Kekerasan Dihentikan
Jokowi juga menyampaikan pentingnya pimpinan militer Myanmar untuk memberikan komitmen.
Berikut Tiga Komitmen yang Diminta Jokowi kepada Junta Militer Myanmar:
1. Penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Disaat yang bersamaan, semua pihak juga harus menahan diri, sehingga ketegangan dapat diredakan.
2. Proses dialog inklusif harus dimulai dan tahanan politik harus dilepaskan. Perlu juga dibentuk Special Envoy ASEAN, yakni Sekjen dan Ketua ASEAN. Untuk mendorong dialog semua pihak di Myanmar.