TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN - Pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP), politisi sayap kanan Turki, Devlet Bahceli, meminta pemerintah mengaktifkan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.
Cara itu ditempuh sebagai balasan atas pernyataan Presiden AS Joe Biden yang mengakui pembantaian orang-orang Armenia di Kekaisaran Ottoman pada 1915 sebagai genosida.
"Menurut Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Biden melakukan kejahatan yang memicu kebencian,” tuduh Bahcelli.
“Sebagai tanggapan, tugas pertama kami adalah mengaktifkan S-400 dan menuntut pengembalian dana untuk (pembelian) F-35. Hubungan dengan AS sekarang berada di persimpangan bersejarah," lanjut Bahceli di parlemen.
Laporan ini dikutip Sputniknews dan FARS News, Rabu (28/4/2021). MHP berkoalisi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa.
Baca juga: Apa itu Genosida Armenia? Berikut Riwayat Singkat Sejarahnya
Baca juga: Joe Biden Resmi Menyatakan Pembantaian Armenia 1915 sebagai Genosida, Turki Tidak Terima
Pada 24 April saat Hari Peringatan Armenia, Biden mendeklarasikan rakyat Amerika menghormati semua orang Armenia yang tewas dalam genosida yang dimulai 106 tahun lalu hari ini.
Ankara, yang menyangkal melakukan genosida, mengutuk deklarasi itu dan meminta Biden untuk membatalkannya demi kehidupan damai di wilayah tersebut.
Di Turki, demonstran berkumpul di luar Pangkalan Udara Incirlik, tempat pasukan AS ditempatkan di pangkalan NATO itu.
Pengunjukrasa menuntut pihak berwenang Turki menutup fasilitas militer dan mengusir pasukan AS sebagai tanggapan atas keputusan Washington mengakui genosida Armenia.
Protes itu diorganisir kelompok sayap lokal Persatuan Pemuda Turki (TGB), yang menyebut pengakuan Biden atas genosida itu "ilegal dan tidak sah secara hukum".
Para demonstran membawa bendera dan spanduk Turki bertuliskan "keluar dari NATO - musuh Ataturk", "Tutup Incirlik untuk AS", dan "Tidak untuk NATO. Ini adalah tanah kami!"
Keputusan Biden dikecam keras Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai "tidak berdasar" dan "mengecewakan".
Dia menyatakan langkah itu akan memiliki "dampak destruktif" pada hubungan AS-Turki, tetapi tidak merinci dampaknya.
Ankara menggambarkan deportasi dan kematian orang-orang Armenia dalam periode bersejarah itu sebagai tanggapan Kekaisaran Ottoman terhadap pemberontakan Armenia.