Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Partai oposisi utama India telah menyerukan pemberlakuan sistem penguncian (lockdown) nasional secara total.
Seruan ini disampaikan sesaat setelah negara itu melewati rekor catatan kasus positif infeksi virus corona (Covid-19) yang mencapai lebih dari 20 juta orang.
"Telah terjadi runtuhnya layanan kesehatan dan lockdown diperlukan untuk 'memutus rantai'," kata seorang Juru bicara partai Kongres, Pawan Khera.
Sementara itu Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menolak usulan dari oposisi karena mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan dialami India.
Baca juga: WNI Terinfeksi Corona Varian India Meninggal Dunia
Sebelumnya India mencatat lebih dari 355.000 kasus pada hari Selasa lalu, angka ini turun dari capaian rekor sebelumnya yang mencapai lebih dari 400.000 infeksi harian pada 30 April lalu.
"Kami sekarang dipaksa, tidak ada pilihan, kami harus menggunakan lockdown nasional untuk memutus rantai penularan dan untuk memulihkan beberapa ketertiban di layanan kesehatan," jelas Khera.
Dikutip dari laman BBC, Rabu (5/5/2021), Rahul Gandhi, seorang Pemimpin senior Partai Kongres mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan penyebaran virus itu.
Baca juga: Kadin : Larangan Mudik Harus Ditegakkan dengan Baik, Jangan Seperti India
Seruan yang sama juga datang dari para pemimpin bisnis, pakar kesehatan internasional dan politisi senior lainnya.
Anggota gugus tugas Covid-19 India, yang kerap memberikan masukan kepada pemerintah pusat berupaya keras untuk meminta Modi menerapkan kebijakan tersebut selama dua minggu.
Di sisi lain, Pakar Kesehatan Masyarakat terkemuka Amerika Serikat (AS) Dr Anthony Fauci menggambarkan situasinya sebagai hal yang 'sangat serius'.
Baca juga: Sebaran Covid-19 di India Menggila, Perdana Menteri Modi Dikecam Longgarkan Pembatasan Kegiatan
Ia menilai bahwa lockdown nasional perlu dilakukan bersamaan dengan upaya vaksinasi besar-besaran serta pembangunan rumah sakit darurat.
Perlu diketahui, selama ini keputusan untuk memberlakukan pembatasan di India ini dibuat oleh otoritas masing-masing negara bagian, bukan oleh pemerintah pusat.
Modi mengatakan bahwa negara seharusnya hanya mempertimbangkan pembatasan maupun lockdown sebagai 'opsi terakhir'.
Namun hingga saat ini banyak negara bagian yang masih memberlakukan pembatasan.