News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Krisis Myanmar

Junta Militer Myanmar Labeli Pemerintah Bayangan NUG Sebagai Kelompok Teroris

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Demonstran antikudeta militer Myanmar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, YANGON - Penguasa militer Myanmar mencap saingannya, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai kelompok teroris.

Bahkan junta militer menuding NUG sebagai dalang di balik serangkaian aksi pengeboman, pembakaran, dan pembunuhan.

Pengumuman ini disampaikan junta militer Myanmar melalui media nasional yang dikendalikan pemerintah, pada Sabtu (8/5/2021), seperti dilansir Reuters dan US News, Minggu (9/5/2021).

Militer Myanmar telah merebut kekuasaan sipil pada 1 Februari dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Tuntut Jurnalis Jepang dengan Tuduhan Berita Palsu

Aksi pengeboman dilaporkan terjadi setiap hari dan milisi lokal telah dibentuk untuk menghadapi militer.

Sementara, aksi protes anti-junta militer belum berhenti di seluruh negari di Myanmar.

Begitu pula dengan aksi mogok kerja melawan kudeta militer telah melumpuhkan ekonomi di neara tersebut.

Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk politisi pro-demokrasi telah menggambarkan militer sebagai pasukan teroris.

Baca juga: Kelompok Pemberontak Myanmar Klaim Tembak Jatuh Helikopter Militer

Karena itu, NUG mengumumkan minggu ini, mereka akan membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat untuk melawan junta militer.

"Tindakan mereka (NUG) menyebabkan begitu banyak terorisme di banyak tempat di negara ini," demikian laporan televisi pemerintah, MRTV.

MRTV juga mengumumkan segala tindakan NUG, komite anggota parlemen yang digulingkan yang dikenal sebagai CRPH dan kekuatan baru, semuanya akan diganjar dengan Undang-Undang Anti-Terorisme.

"Ada bom, kebakaran, pembunuhan dan ancaman untuk menghancurkan mekanisme administrasi pemerintah," kata pengumuman itu.

Undang-undang anti-terorisme melarang tidak hanya keanggotaan kelompok, tetapi juga kontak dengan mereka.

Baca juga: Delapan Pendemo Tewas Dalam Aksi Anti-Kudeta Junta Militer di Seluruh Myanmar

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini