Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Uni Eropa (UE) mengecam proposal Komisi Pemilihan Umum (UEC) Myanmar yang ditunjuk pemerintah militer atau junta untuk membubarkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Dikatakan juru bicara Komisi Eksekutif Uni Eropa, jika UEC yang dipimpin oleh Thein Soe tetap melanjutkan proposal tersebut, maka itu akan menunjukkan ketidakpedulian junta terhadap warga Myanmar.
Junta dianggap secara terang-terangan menolak keinginan warganya untuk menggunakan proses hukum yang seharusnya.
"Jika Komisi akan melanjutkan proposal ini, itu akan menunjukkan lagi-lagi ketidakpedulian junta secara terang-terangan terhadap keinginan rakyat Myanmar dan untuk proses hukum yang seharusnya," kata juru bicara Komisi Eksekutif Uni Eropa, dikutip dari Channel News Asia.
Uni Eropa menggemakan posisi NLD, menggarisbawahi bahwa kemenangan partai telah dikonfirmasi oleh semua pengamat independen domestik dan internasional.
Baca juga: Jadi Donatur Utama, Jepang Ancam Bekukan Semua Bantuan ke Myanmar
Uni Eropa kemudian menegaskan, tidak ada penindasan atau proses hukum semu yang tidak berdasar yang dapat memberikan legitimasi kepada kudeta yang dilakukan oleh militer.
Untuk itu, Uni Eropa akan terus mengecam semua upaya yang menentang keinginan warga Myanmar, maupun mengubah hasil pemilihan.
"Tidak ada penindasan atau proses hukum semu yang tidak berdasar yang dapat memberikan legitimasi kepada pengambilalihan kekuasaan secara ilegal oleh junta," kata juru bicara Komisi Uni Eropa.
"Uni Eropa akan terus mengecam semua upaya untuk membatalkan keinginan rakyat Myanmar dan mengubah hasil pemilihan umum terakhir," sambung Komisi Uni Eropa.
Diketahui, UEC pada Jumat (21/5/2021), mengatakan lembaganya akan mempertimbangkan untuk membubarkan NLD.
Hal itu dilakukan setelah adanya dugaan keterlibatan NLD dalam penipuan pemilihan umum (Pemilu) dan para pemimpinnya diduga melakukan pengkhianatan.
NLD pertama kali berkuasa setelah kemenangan telak pada pemilu 2015 dan memenangkan suara mayoritas lebih besar dalam Pemilu November 2020 lalu.
Setelah menang telak, Aung San Suu Kyi seharusnya memulai masa jabatan kedua pada Februari 2021.
Namun, militer merebut kekuasaan dalam kudeta, menangkapnya dan puluhan pejabat tinggi pemerintah serta anggota partai.