Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Keberadaan sebanyak 32 toko liar di Demboin Dori Asakusa baru diketahui setelah 40 tahun toko-toko itu beroperasi. Kasus ini disebut akan masuk pengadilan.
"Itu liar, ilegal tak ada dasar hukumnya. Itu dari jalan raya biasa lalu ditempati liar jadi toko-toko," kata pengacara Pemda Taitoku wilayah Asakusa, Kenji Ito, Kamis (10/6/2021) menghadapi petisi sekitar 7.000 orang penandatangan menginginkan agar toko-toko tersebut tetap dapat berada di sana.
Keberadaan toko-toko tersebut awalnya dari peti kemas yang berjejer, dijadikan toko dan pengunjung datang ke jalanan tersebut melihat barang-barang yang dijualnya sejak 40 tahun lalu.
Namun menurut pengacara Ito tak ada dasar hukum keberadaan toko-toko tersebut.
"Kita dijanjikan oleh Wali Kota Taitoku Eiichi Uchiyama bisa pakai gratis di sini. Tapi sekarang malah diusir. Sedih sekali. Sayang wali kotanya telah meninggal dunia," papar Ketua Asosiasi Pedagang Demboin Dori Asakusa, Hirokusa Nishibayashi (59).
Jalan raya lingkungan dekat Kuil Sensoji itu rencananya akan dibuka lebar dengan mengosongkan toko-toko yang dianggap liar tersebut oleh Pemda Taitoku.
Selama 40 tahun mereka menggunakan tempat itu tanpa membayar uang sewa atau uang apa pun kepada Pemda Taitoku.
Jika mereka membayar uang sewa dan penyelesaian uang apakah masih bisa beroperasi?
Baca juga: Jepang Sumbangkan 1,24 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca ke Taiwan
"Sama sekali tidak bisa. Itu jalanan lingkungan jalanan umum yang harus bebas. keberadaan mereka adalah liar tidak berdasarkan hukum, tak ada dokumennya. Kalau pun wali kota lama janji boleh pakai bebas, tak ada dokumen tersebut sampai kini," tambah pengacara Ito.
Uchiyama (1975-1991) sebagai wali kota, telah meninggal dunia tanggal 10 April 2012 dan terkenal dnegan berbagai ide barunya mengenai pengembangan wilayah Taitoku Tokyo.
Salah satunya penampilan tarian Samba saat Asakusa Matsuri (festival) yang jadi terkenal di Jepang.
Tahun 1977 Wali Kota Uchiyama menurut Nishibayashi dia berjanji secara lisan memberikan tempat itu gratis kepada para pedagang.
Kini di tahun 2021 Pemda Kota Taitoku mengeluarkan perintah pengusiran sehingga warung pinggir jalan itu bingung dan berusaha mempertahankan diri dengan petisi 7.000 orang yang diperkirakan akan berakhir kasus ini sampai Mahkamah Agung Jepang.
Satu fakta baru yang ada di Jepang janji politisi ternyata tidaklah cukup menjadi pegangan hidup masyarakatnya tanpa dokumen tertulis yang secara hukum akan menjaga kuat struktur kehidupan bersama di Jepang.
Pemda Taitoku sebenarnya bukan tahun ini saja meminta pembongkaran toko-toko tersebut.
Pada Mei 2008 dan Juni 2014, juga telah meminta pemindahan gedung dan penyerahan Jalan Dempoin melalui surat.
Ketua Asosiasi pedagang Nishibayashi, menyatakan bahwa toko tersebut membayar pajak penggunaan jalan segera setelah perang.
"Tetapi sejak 40 tahun terakhir belum membayar pajak penggunaan sampai sekarang terlebih setelah persetujuan lisan Uchiyama bebas pakai," jelasnya.
Sementara itu Beasiswa dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.