News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Laporan Parlemen Inggris: China Ingin Kendalikan WHO hingga Interpol dan Memperdaya Negara Lain

Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan) di Istana Westminster, London, Inggris - China disebut berusaha merebut kendali sejumlah organisasi dunia menurut laporan dari Parlemen Inggris.

TRIBUNNEWS.COM - China disebut berusaha merebut kendali sejumlah organisasi dunia menurut laporan dari Parlemen Inggris.

Dilansir SCMP, itu merupakan laporan terbaru dari Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris. 

Laporan yang terbit pada Kamis (17/6/2021), menuduh China "menindas" negara-negara untuk mendukung posisi mereka atau kandidatnya untuk posisi berpengaruh.

China, kata laporan ini, menggunakan pengaruh keuangan sebagai salah satu cara memperoleh dukungan.

Disebutkan, pengaruh keuangan "untuk mengalihkan kebijakan dari kerja sama yang diciptakan organisasi untuk dipromosikan."

Baca juga: Pakar Epidemiologi China: Fokus Penyelidikan Asal Usul Covid-19 Harus Bergeser ke AS

Baca juga: China Sumbang 500 Ribu Dosis CoronaVac ke Malaysia

Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping (www.setneg.go.id)

Laporan dari Komite Urusan Luar Negeri Inggris ini berjudul "In the room: the UK’s role in multilateral diplomacy" dan bisa diakses secara online di situs UK Parliament.

Laporan itu menyerukan kepada pemerintah Inggris agar meningkatkan upaya untuk "memerangi pengaruh mereka yang berusaha memanipulasi dan merusak organisasi multilateral."

"Kami telah melihat upaya negara-negara seperti China untuk menguasai organisasi-organisasi penting yang strategis dan secara fundamental mendefinisikan kembali prinsip-prinsip yang pernah disepakati secara universal yang menjadi dasar mereka," kata laporan itu.

"Ini memungkinkan organisasi multilateral dipersenjatai melawan prinsip-prinsip pendirian yang menjadi dasar pendirian mereka."

Ketua Komite Urusan Luar Negeri, Tom Tugendhat, adalah salah satu kritikus China paling berpengaruh di Inggris.

Dikutip dari Times of India, laporan ini menyinggung enam organisasi multilateral utama. 

Diantaranya WHO, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Interpol, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).

ILUSTRASI. Presiden Xi Jinping dan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) (ist)

"Ada contoh China menggunakan leverage ekonominya, melalui Belt and Road Initiative, untuk mencapai dukungan di multilateral."

"Penggunaan diplomasi agresif oleh China, atau 'bullying', dapat dilihat dalam operasi di OHCHR dan HRC serta WHO," kata laporan itu.

Keenam organisasi yang disorot mengandalkan sumbangan dari negara-negara daripada dana inti.

Sehingga, menurut laporan itu, memungkinkan China untuk membeli pengaruh politik.

Laporan itu juga mengatakan, China memanfaatkan peluang pemerintahan Trump dulu untuk memotong dana ke organisasi internasional atau menarik semuanya, seperti dalam kasus WHO.

"WHO yang diuntungkan dengan begitu banyak bantuan Inggris, didominasi oleh China, yang memberikan kontribusi jauh lebih sedikit."

"Jelas bagi kami bahwa pemerintah China melihat pengaruh di WHO sebagai tujuan strategis yang signifikan," kata laporan itu.

Menurut laporan WHO tahun lalu, 58 negara dan entitas menyumbang sebesar USD 724 juta per 30 Juni 2020.

Baca juga: WHO Sebut Covid-19 Varian Delta Bermutasi di 80 Negara, Perhatikan Gejalanya

Baca juga: Ilmuwan China Bantah Teori Covid-19 Berasal dari Kebocoran Institut Virologi Wuhan

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (VOA)

China berada di urutan ke-10 dengan kontribusi sebesar USD 25 juta.

Di atasnya ada Kuwait, Jepang, dan AS yang menyumbang USD 34 juta.

Sementara Inggris menjadi pendonor terbesar WHO dengan total USD 108 juta.

Inggris dan China sudah lama berselisih soal hak asasi manusia hingga hukum keamanan di Hong Kong.

Kedua negara ini juga saling serang soal dugaan penyiksaan warga Uighur di Xinjiang, China.

Diketahui Tugendhat adalah satu dari 9 pejabat Inggris yang dikenai sanksi oleh China karena disebut menyebarkan kebohongan soal negara itu terkait Xinjiang.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini