Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengirim orang ke penjara jika menolak untuk divaksinasi virus corona.
Peringatan Duterte terlontar ketika Filipina tengah menghadapi kasus-kasus baru varian Delta.
"Anda dapat memilih mendapatkan vaksin atau saya akan mengirim Anda ke penjara," tegas Duterte di Tagalog saat pidato yang direkamnya pada Senin malam (21/6/2021).
Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ancam yang Menolak Vaksinasi Covid-19 dengan Hukuman Penjara
Baca juga: Kampung Halaman Presiden Duterte Dikepung Covid-19
Melansir Al Jazeera, program vaksinasi Filipina sudah dimulai sejak Maret 2021, tetapi berdasarkan laporan jumlah orang yang menerima vaksinasi rendah.
Sementara, orang-orang justru berebut mendapatkan pasokan vaksin Pfizer/BioNTech yang terbatas.
Mengakui bahwa dirinya semakin merasa jengkel dengan orang-orang yang menolak divaksinasi, Duterte lantas mengancam akan menyuntik mereka dengan "yang ditujukan untuk babi".
"Kalian semua keras kepala," kata Duterte.
Baca juga: Duterte Akan Kembali Terapkan Lockdown Lebih Ketat Jika Kasus Covid-19 Melonjak Lagi
Ancaman Lain yang Disampaikan Duterte
Ini bukan kali pertama Duterte memberi peringatan tegas kepada warganya soal penanganan Covid.
Sebelumnya, Duterte mengancam akan menembak warga Filipina yang ditemukan melanggar pedoman pembatasan penguncian selama pandemi.
Sejak ancaman itu, ada beberap dugaan kasus pelanggaran dan pihak berwenang mengambil sikap tegas seperti yang diperintahkan Duterte.
Menurut pelacak vaksin, Herd Immunity PH, dari 110 juta penduduk Filipina, hanya sekitar 1,95 persen yang divaksiansi penuh per Senin (21/6/2021).
Baca juga: Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr Wakili Presiden Duterte di KTT ASEAN Jakarta
Menurut laporan terpisah oleh pemerintah pada Senin malam, 8,4 juta dosis vaksin telah diberikan.
Setidaknya 6,2 juta orang telah menerima dosis pertama mereka, sementara 2,15 juta orang telah divaksinasi lengkap.
Hingga Senin, Filipina telah melaporkan 1,3 juta kasus virus corona, dengan hampir 56.000 masih aktif.
Banyak kasus baru dikaitkan dengan lonjakan infeksi di kubu politik Duterte di Mindanao.
Lebih dari 23.700 telah meninggal, termasuk 138 pada hari Senin.
Duterte mengatakan bahwa mereka yang menolak untuk disuntik harus “meninggalkan negara itu”, dan pergi ke India atau Amerika Serikat.
Komunitas medis Filipina telah meningkatkan upaya untuk mendorong warga untuk mendapatkan vaksin virus corona, membuka situs inokulasi di gereja, mal, dan bioskop, untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada warga Filipina ke pengambilan gambar.
Pemerintah telah menggunakan insentif untuk mendapatkan suntikan COVID , termasuk memberikan ternak.
Namun pernyataan terbaru presiden itu langsung menuai kecaman dari para praktisi kesehatan Filipina.
Baca juga: Siap Perang di Laut Cina Selatan, Presiden Duterte : Bukan Soal Ikan Tapi Tentang Harta Karun
Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, Harold Chiu, seorang spesialis endokrinologi di Rumah Sakit Umum Filipina di Manila, mengatakan bahwa “melawan otonomi pasien untuk memaksa dan memenjarakan orang karena menolak intervensi.”
“Saya mendorong semua orang untuk divaksinasi karena vaksin berfungsi dan mencegah kita dari Covid-19 yang parah.”
Cristina Palabay, yang memimpin kelompok hak asasi Karapatan, mengatakan ancaman Duterte “tidak memiliki dasar hukum.”
“Dasar hukum untuk pernyataan seperti itu sangat dipertanyakan, dan secara moral dan sosial, itu tidak dapat diterima,” kata Palabay, seraya menambahkan bahwa pendekatan Duterte hanya akan menakut-nakuti orang.
“Ini akan memiliki implikasi luas tentang bagaimana kita mempromosikan dan meningkatkan sistem perawatan kesehatan yang benar-benar komprehensif di negara ini,” katanya kepada Al Jazeera.
Organisasi Kesehatan Dunia telah mengatakan bahwa negara-negara harus mendorong warganya untuk mendapatkan vaksinasi, tetapi tidak dapat memaksa orang jika mereka menolak.
Baca juga: WHO: Sejumlah Negara Miskin Kekurangan Pasokan Vaksin Covid-19
Krisis di Filipina
Departemen kesehatan Filipina melaporkan mendeteksi empat kasus baru varian Delta yang sangat menular, mendorong pemerintah untuk menaikkan pembatasan ke tingkat "waspada tinggi".
"Kami ingin mencegah masuknya varian Delta ini lebih jauh," kata juru bicara Departemen Kesehatan Maria Rosario Vergeire dalam jumpa pers, Senin.
"Semua dalam siaga tinggi," tambah Vergeire, sembari mengatakan semua pemerintah daerah telah diberitahu untuk "berjaga-jaga".
Keempat kasus baru diketahui berasal dari warga Filipina yang kembali ke luar negeri, sehingga total kasus yang terdeteksi secara resmi menjadi 17, dengan satu kematian dan satu masih dirawat di rumah sakit.
Varian Delta pertama kali terdeteksi di India, yang menghadapi krisis kesehatan menyusul lonjakan kasus dan puluhan ribu kematian tahun ini.
Untuk membantu menahan penyebaran varian, Filipina akan mempertahankan larangan kedatangan dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, dan Uni Emirat Arab hingga 30 Juni.
Laboratorium Filipina juga melaporkan 14 kasus lagi varian Alpha yang pertama kali terdeteksi di Inggris, dan 12 kasus lagi varian Beta yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan.
Berita lain terkait Varian Delta
Berita lain terkait Penanganan Covid
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)