News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Imran Khan Tolak Mengutuk Dugaan Pelanggaran HAM Pemerintah China terhadap Etnis Uighur

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Arif Fajar Nasucha
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berbicara dalam konferensi pers bersama dengan presiden Afghanistan di Istana Kepresidenan di Kabul pada 19 November 2020.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menolak untuk mengutuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

Melansir CNN, hal ini disampaikan Imran Khan selama wawancara dengan Axios Sunday, Minggu (20/6/2021).

"China telah menjadi salah satu sekutu terbaik bagi kami di masa-masa tersulit kami," ucapnya.

Berbeda dengan sikap Imran Khan, pemerintah Amerika Serikat dan beberapa parlemen Barat telah melabeli tindakan China di Xinjiang sebagai genosida.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, kurang lebih dua juta etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya diyakini telah ditempatkan pada pusat penahanan di Xinjiang dalam beberap tahun terakhir.

Baca juga: Laporan Amnesty Internasional soal Etnis Uighur Diharapkan Jadi Perhatian Serius Indonesia

Baca juga: Politikus PKS Dorong PBB Ikut Tekan China Atas Genosida Uighur

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berbicara dalam konferensi pers bersama dengan presiden Afghanistan di Istana Kepresidenan di Kabul pada 19 November 2020. (Wakil KOHSAR / AFP)

Banyak mantan tahanan menuduh mereka menjadi sasaran percobaan indoktrinasi, kekerasan fisik dan bahkan sterilisasi.

Khan mengatakan Beijing membantah laporan terkait tuduhan pelecehan terhadap Muslim Uighur.

"Kami menghargai apa adanya. Kenapa ini menjadi masalah besar di dunia Barat? Mengapa orang-orang Khashmir diabaikan? Ini jauh lebih relevan," katanya.

Wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan di Kashmir telah menjadi pusat perebutan wilayah yang sering disertai kekerasan antara India dan Pakistan.

Pada 2019, India secara resmi membagi bekas negara bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan, memberi New Delhi kendali lebih besar atas urusan mereka.

Langkah itu menyusul tindakan keamanan keras oleh New Delhi di Kashmir yang dikuasai India, termasuk penangguhan semua komunikasi dan pembatasan besar pada pergerakan dan pertemuan publik.

Baca juga: China Bela Diri Soal Kondisi Uighur, DPR Sebut Hanya Lips Service Tanpa Bukti

Baca juga: Singgung Uighur hingga Rohingya, Ini Pernyataan Lengkap Presiden Biden Terkait Awal Ramadan

ILUSTRASI. Massa aksi dari Jama'ah Ansharusy Syari'ah membentangkan spanduk dan poster dalam aksi solidaritas untuk muslim Uighur di depan DPRD Kota Malang, Jumat (20/12/2019). Massa aksi mengutuk keras kejahatan kemanusiaan genosida terhadap masyarakat muslim Uighur di Tiongkok dan mengajak muslim Indonesia memboikot produk-produk negara Tiongkok. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO (SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO)

Islam adalah agama resmi Pakistan dan negara ini memiliki populasi Muslim terbesar kedua di dunia.

"Saya melihat ke seluruh dunia, apa yang terjadi di Palestina, Libya, Somalia, Suriah, Afghanistan, apakah saya akan mulai membicarakan semuanya?" Khan menambahkan.

Pakistan telah lama menjadi sekutu dan mitra dagang China dan mendapat manfaat besar dari belanja infrastruktur China, sebagai bagian dari inisiatif global Belt and Road Presiden Xi Jinping.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini