Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JOHANESBURG – Pemerintah Kerajaan Inggris telah mendanai 13 proyek senilai £ 215 juta untuk mendukung pemberontak Suriah.
Proyek mereka beroperasi di wilayah-wilayah yang diduduki kelompok anti-Bashar Assad, dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah Inggris menolak menyebut kelompok oposisi mana yang dibantunya di Suriah. Informasi ini diwartakan media independen Daily Maverick.co.za yang berbasis di Afrika Selatan, Selasa (20/7/2021).
Daily Maverick mempublikasikan laporan Declassified UK, kelompok jurnalis independen yang melakukan proyek investigasi kebijakan luar negeri Inggris.
Laporan yang ditulis Mark Curtis di Daily Maverick dan Declassified UK menyebutkan, angka ratusan juta poundsterling itu perkiraan yang terlalu rendah.
Sebab, angka itu tidak termasuk kegiatan yang dibiayai dari apa yang disebut "anggaran hitam" Inggris, termasuk operasi intelijen.
Baca juga: Richard Medhurst : Israel di Balik Agenda Perang AS di Suriah
Baca juga: John Kerry Hebohkan Elite AS, Beber Operasi Rahasia Israel di Suriah
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF), badan bentukan pemerintah Inggris, mendanai proyek melibatkan kelompok-kelompok bersenjata Suriah.
Satu proyek yang dijalankan Kementerian Luar Negeri bernilai £ 28,2 juta selama 2016-17. Proyek itu juga membantu teknis dan peralatan kepada yang mereka sebut oposisi bersenjata moderat.
Salah satu tujuannya adalah memberdayakan kelompok oposisi bersenjata moderat di Suriah selatan untuk mengelola wilayah yang mereka kuasai secara lebih baik.
Beberapa dokumen mengakui kelompok bersenjata memperoleh manfaat bantuan Inggris. Satu proyek lain disebut “memperkuat struktur pemerintahan di dalam Suriah”.
Proyek ini diberi peringkat risiko tinggi atas kehadiran kelompok bersenjata yang cukup besar.
Senilai £27,5 juta dan berjalan dari 2016-20, proyek ini bertujuan untuk "memperkuat sistem pemerintahan di daerah oposisi moderat".
Proyek dipimpin departemen pembangunan internasional Inggris saat itu, DFID.
Tujuannya memungkinkan pihak oposisi memberikan layanan utama kepada penduduk lokal, memberikan alternatif bagi rezim dan kelompok-kelompok ekstremis.