TRIBUNNEWS.COM, TEHERAN – Presiden Iran Ebrahim Raisi berjanji akan menjadikan Iran lebih kuat dan terlibat dengan dunia. Ia akan mempertahankan negaranya dan melawan intimidasi asing.
Dalam pidato pelantikannya, Ibrahim Raisi (60) menggambarkan kesiapannya untuk mewujudkan itu melalui diplomasi.
Namun ia menegaskan bahwa sanksi Amerika Serikat harus dicabut.
“Kami akan mendukung rencana diplomatik apapun untuk mencapai tujuan itu,” kata Raisi, Kamis (5/8/2021), seperti dilansir dari Al Jazeera.
Raisi sepertinya mengisyaratkan akan melanjutkan perundingan di Wina untuk memulihkan kesepakatan.
Baca juga: Ebrahim Raisi Terpilih jadi Presiden Iran, Ini Respons Para Pemimpin Dunia
Baca juga: Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi Tanggapi Tuduhan Terlibat Eksekusi Massal, Bangga Bela HAM
Sanksi keras AS terhadap Iran dijatuhkan pada 2018 setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, secara sepihak meninggalkan kesepakatan nuklir Iran 2015.
Raisi juga berjanji bahwa program nuklir Iran benar-benar damai dan senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam strategi pertahanan negara.
Presiden mencoba menyampaikan bahwa dia memahami banyak tantangan ke depan, termasuk ekonomi yang bermasalah. Dan ia akan berusaha meningkatkan kualitas hidup semua orang Iran.
Ia berjanji untuk menjadi pembela hak asasi manusia sejati, tidak hanya di Iran tetapi di seluruh wilayah.
Pernyataan ini sepertinya menanggapi Amnesty International Kamis (5/8/2021) agar Raisi “diselidiki secara pidana” atas perannya dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada 1988.
Baca juga: Profil Ebrahim Raisi, Presiden Baru Iran yang Baru Terpilih Hari Ini
Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Tunjuk Kepala Kehakiman Baru Gantikan Ebrahim Raisi
Ebrahim Raisi, yang digadang-gadang akan menggantikan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei (82), menegaskan peningkatan hubungan dengan tetangga regional akan menjadi kebijakan luar negerinya.
“Saya mengulurkan tangan persahabatan dan persaudaraan ke semua negara, terutama yang ada di kawasan ini,” kata Raisi.
Dia mengatakan kepada sekitar 260 pejabat lokal dan asing yang hadir di ruangan itu bahwa krisis regional perlu diselesaikan melalui dialog, dan kehadiran pasukan asing hanya mendorong lebih banyak ketidakstabilan.
Tanggapan AS